Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap tidak ada demonstrasi susulan setelah polisi menjalankan tugas dalam memproses hukum kasus Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Tentang saudara Ahok itu dapat segera ditanggapi atau dijalankan polisi dengan sebaik-baiknya sehingga tidak perlu lagi ada demo berikutnya," kata Jusuf Kalla di kompleks Istana, Jakarta, Senin sore.
Itu sebabnya, Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk menahan diri dan tetap menunggu gelar perkara kasus dugaan penistaan agama, besok.
Kalau pun ada demonstrasi lagi, Wakil Presiden berharap mereka melaksanakannya dengan tertib.
"Sekali lagi, demo itu adalah hak suatu warga negara untuk memberikan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya, tapi selama tidak melanggar aturan. Mudah-mudahan ada solusi," ujarnya.
Mengenai Presiden Joko Widodo yang makin rajin melakukan konsolidasi dengan para ulama dan militer, Jusuf Kalla mengatakan hal itu sebagai tindakan yang sangat baik untuk membangun kekuatan nasional.
"Konsolidasi dilakukan biar bersatu, bukan konsolidasi untuk, katakanlah melawan rakyat. Sama sekali tidak. Tapi bersatu mengonsolidasikan unsur-unsur, baik masyarakat, pemimpinnya, tentara untuk bersatu agar negara ini aman dan maju serta tidak terjadi konflik," ujarnya.
Jusuf Kalla menampik anggapan bahwa konsolidasi tersebut didasari oleh ketakutan Presiden Jokowi dalam menghadapi aksi massa yang rencananya dilakukan 25 November.
"Saya kira tidak (seperti itu). Hanya tokoh agama memahami masalah bangsa ini yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Memberikan pemahaman kepada militer. Tentu aparat keamanan agar selalu bersiap mengahadapi hal-hal yang mungkin konflik-konflik internal. Diharapkan itu (konsolidasi) sebagai pengamanan bukan untuk mempertentangkan," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
PSI Lampung Siaga Satu Sambut Jokowi, Siapkan Agenda Besar Bareng Relawan Gibran
-
Agenda Keliling Indonesia Jokowi, Pengamat Nilai Ada Target Politik 2029
-
Jokowi Siap Safari Politik, Partai Besar Wajib Waspada Basis Suara Digoyang Demi PSI
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
'Bapak dan Anak Saya Juga Prajurit!' Isak Warga Diusir Paksa dari Asrama Eks Yon Zikon Lenteng Agung
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!