Suara.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegaskan partainya tetap akan berada di luar pemerintahan. Hal ini menyusul isu kocok ulang kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pasca gerakan 4 November.
"Pak Prabowo sudah sampaikan, kita tetap di luar pemerintahan," kata Fadli Zon yang juga wakil ketua DPR di DPR, Senin (21/11/2016).
Isu tersebut muncul ketika anggota koalisi pendukung pemerintah, PAN dan PPP, tidak membantu banyak untuk meredam situasi panas seputar demonstrasi 4 November. Setelah itu, Presiden Joko Widodo mendekati Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Fadli Zon mengatakan Gerindra akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan akan mendukung program pemerintah yang baik untuk masyarakat.
Ketika ditanya apakah sudah ada tawaran dari pemerintah kepada Gerindra untuk masuk Kabinet Kerja, Fadli mengatakan sampai saat ini belum ada tawaran.
Gerindra, kata dia, tidak dalam posisi meminta jabatan kursi menteri kepada pemerintahan.
"Saya kira nggak ada pembicaraan ke sana, Gerindra enggak ada minta-minta jabatan. Kalau mau dari awal saja. Kita ambil posisi strategis, di luar pemerintahan strategis buat Gerindra," kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sampai saat ini belum pernah ada pembicaraan dengan Presiden Jokowi mengenai masuknya Gerindra dalam pemeritahanan.
"Jadi tidak benar kalau Gerindra akan masuk ke pemerintahan," kata Dasco.
Dia menambahkan dua kali pertemuan Prabowo dan Jokowi merupakan bentuk keharmonisan hubungan. Gerindra selalu siap membantu pemerintah, tetapi jangan diartikan Gerindra meminta jabatan kursi menteri.
" Pada prinsipnya posisi kami tetap sebagai partai di luar pemerintahan namun kami mendukung pemerintah selama program-programnya berpihak kepada rakyat dan akan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat," kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.
Berita Terkait
-
Pekan Depan Prabowo Lawatan ke AS, Teken Tarif Dagang dengan Trump
-
Murni Dukungan atau Strategi Politik: Apa Sebenarnya di Balik Suara Lantang Prabowo Dua Periode?
-
Terkuak! Prabowo yang Minta Mundur Bos OJK dan BEI Gegara Kasus MSCI
-
Membaca Radar Hashim: Siapa Pejabat di Kabinet yang Terancam Dicopot?
-
Adik Kandung Ungkap Ada Pejabat 'Telur Busuk' Dekat Presiden Prabowo
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga