Suara.com - Juru bicara tim pemenangan pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Ruhut Sitompul, mengaku ada ratusan pengacara yang ingin melakukan pendampingan hukum terkait kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok.
Hal itu disampaikan Ruhut saat mendampingi pemeriksaan Ahok di Gedung Rupatama, Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016).
"Saya banyak dihubungi oleh para sahabat saya lawyer-lawyer. Kalau saya hitung sudah ada seratusan lawyer yang mau mendampingi pak Ahok," kata Ruhut.
Namun, Ruhut mengaku tidak bisa menampung jumlah pengacara yang ikut membantu perkara Ahok
"Saya mengatakan, saya mohon maaf. Saya sebagai juru bicara, kita enggak bisa menampung semua," kata dia.
Ruhut mengaku sangat terharu dengan banyaknya pihak membantu tanpa adanya adanya embel-embel pemberiaan uang.
"Yang membuat saya terharu, mau membantu terus terang tidak UUD, ujung-ujungnya duit," kata Ruhut.
Politikus Partai Demokrat itu mengaku hanya meminta doa kepada para pengacara yang tidak bisa memberikan pendampingan hukum kepada Ahok.
"Saya bilang mohon doanya saja. Jadi kepada sahabat saya, mau ikut membantu," katanya.
Terkait pemeriksaan Ahok sebagai tersangka, tim pemenangan, kata Ruhut, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dia menjamin Ahok bakal kooperatif mengikuti prosedur dalam tahap penyidikan kasus ini.
"Jadi kaitan pak Ahok diperiksa sebagai tersangka. Indonesia negara hukum. Kami patuh terhadap hukum. Kami mengalir apapun demi baiknya masalah ini, pak Ahok kooperatif pada kasus ini," kata Ruhut.
Menurut panatuan Suara.com, Ahok telah memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Agama. Namun, Ahok yang tiba pukul 08.57 WIB bungkam dan memilih bergegas masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO