Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyinggung kemungkinan menempatkan kader PDI Perjuangan di kursi pimpinan DPR. Menurut dia Parlemen seharusnya merepresentasikan aspirasi rakyat pada pemilu tahun 2014. Ketika itu, PDI Perjuangan menjadi partai yang memiliki jumlah pendukung terbanyak dibandingkan partai-partai yang lain.
"Sebagai wacana ya boleh saja dikembangkan ya karena idealnya demokrasi, kan dan DPR sebagai lembaga perwakilan jadi harus mencerminkan representasi dari pilihan dan aspirasi rakyat," kata Hendrawan, Selasa (22/11/2016).
Namun, Hendrawan mengatakan partainya tidak mau memaksakan kehendak karena DPR sudah memiliki ketentuan.
"Kalau ada wacana seperti itu silakan saja, tetapi kami tidak mau di dalam kondisi sekarang memaksakan keinginan. Karena kami menghormati fatsun politik, kami menghormati tata krama politik," tambahnya.
Wacana tersebut muncul di tengah keinginan Partai Golkar untuk menggantikan Ade Komarudin dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Rapat pleno DPP Partai memutuskan untuk mengangkat kembali Novanto menjadi ketua DPR setelah harkat dan martabatnya pasca kasus "papa minta saham" dikembalikan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah DPR.
Hendrawan mengakui situasi seperti itu bisa memunculkan wacana penempatan kader PDI Perjuangan ke kursi pimpinan dewan. Namun, kata dia, tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama.
"Oh iya pasti dong (berpeluang), tetapi tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan catatan di dalam hati kita masing-masing bahwa kita mempunyai keinginan untuk membangun kredibilitas DPR bersama-sama," kata dia.
Mengenai rencana Golkar mengganti Ade Komarudin, kata Hendrawan, merupakan urusan Golkar. PDI Perjuangan tidak turut campur.
"Yang menjadi konsen PDI Perjuangan adalah bagaimana membangun DPR yang kredibel, bagaimana melihat DPR terus menerus sebagai lembaga mampu merealisasi nilai-nilai pancasila, nilai konstitusi, bukan justru menjadi lembaga yang genit, atau lebay," kata dia.
"Karena itu, kami mendukung selalu penguatan-penguatan kepemimpinan DPR agar lembaga ini menjadi penjaga salah satu marwah pancasila dan konstitusi," anggota Komisi XI DPR menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau, CCTV Disita!
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak