Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja yang ikut salat Jumat berjamaah bersama peserta aksi damai di lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016).
"Kami apresiasi, kami gembira, Presiden dan Wakil Presiden hari ini bersama-sama dengan rakyatnya salat Jumat berjamaah, bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari seluruh Tanah Air yang ada di Monas. Tentu ini, saya yakin akan menggembirakan bagi kita semua dan menjadikan aksi super damai ini jadi lebih damai lagi," kata Zulkifli di DPR, Jakarta (2/12/2016).
Salat Jumat berjamaah siang ini merupakan rangkaian aksi damai untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Aksi hari ini merupakan kelanjutan aksi 4 November. Dulu, Presiden tidak bisa menemui demonstran karena sedang ada agenda kenegaraan yang lain. Tapi hari ini, Presiden menemui peserta aksi meskipun hujan deras.
"Memang, waktu itu saya tanya kenapa, bahwa Bapak Presiden tidak jumpa karena ada agenda lain. Dan diperkirakan pada waktu pertama itu yang hadir hanya 20 ribu, sekarang melihat masyarakat yang datang begitu besar, damai, sejuk, saya kira sungguh akan membahagiakan saudara-saudara kita yang ada di Monas dan di tanah air dengan kehadiran Presiden dan Wakil Presiden bahwa pemimpin kita bersama-sama dengan rakyat tentu akan membuat aksi super damai semakin sejuk semakin tentram," kata Ketua Umum PAN.
Salah satu peserta aksi adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta M. Taufik.
Karena lapangan Monas penuh, Taufik mengikuti salat Jumat berjamaah di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Taufik mengatakan aksi hari ini untuk meminta keadilan hukum.
"Harus terlihat bahwa ada keadilan dalam hukum dan tidak ada keisitimewaan," ujar Taufik.
Menurut politisi Gerinda aksi ini tidak berkaitan dengan pilkada Jakarta.
"Saya bilang ini kan salah satu tuntutannya minta keadilan hukum untuk menangkap Ahok. Tidak ada hubungannya dengan pilkada," katanya.
Presiden Jokowi hadir di tengah-tengah aksi untuk mengapresiasi umat Islam yang sedang doa bersama dan salat Jumat berjamaah di lapangan Monas. (Ummi Hadyah Saleh)
Berita Terkait
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal