11 Tokoh Ditangkap, Demokrat Nyindir Jokowi, Bandingkan Era SBY

Juru bicara Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang tidak pernah aparat keamanan menangkap aktivis. Ketika itu, banyak aktivis, di antaranya Ratna Sarumpaet yang mengkritik Yudhoyono dengan keras.

"Saya kira ini kebebasan berekspresi, di masa lalu di Pak SBY hampir nggak ada ya, bukan bukan ke Jokowi aja. Kalau kita liat Ratna Sarumpaet, contoh yang sangat keras bukan hanya Jokowi aja, tapi kepada Pak SBY, tapi nggak pernah (ditangkap), "ujar Didi kepada Suara.com di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, nomor 41, Menteng, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Pernyataan Didi menanggap penangkapan terhadap 11 tokoh pada pagi hari menjelang aksi damai di lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Mereka ditangkap dengan tuduhan kasus upaya makar, penghinaan terhadap Presiden Jokowi, dan pelanggaran UU ITE.

 

Tiga tokoh yang dijadikan tersangka dan kemudian ditahan yaitu Sri Bintang Pamungkas, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara Jamran, dan Ketua Komando Barisan Rakyat Rizal Izal.

 

Sedangkan tujuh tersangka lainnya yang dibebaskan yaitu Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo, mantan anggota staf ahli Panglima TNI Brigadir Jenderal (purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kivlan Zein, aktivis Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz, dan aktivis Ratna Sarumpaet.

 

Serta calon wakil bupati Bekasi Ahmad Dhani yang dikenakan dengan pasal dugaan penghinaan Presiden juga dibebaskan. Satu tokoh yang ditangkap belakangan berinisial AF.

Didi menambahkan di era pemerintahan Yudhoyono sangat mengedepankan dialog ruang demokrasi.

"Karena mereka (aktivis) pada saat zaman Pak SBY sangat keras, tapi kami Alhamdulillah tidak pernah sampai harus menangkap membuka dialog ruang demokrasi seluas-luasnya," tuturnya

Didi yang juga pengacara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, mengatakan seharusnya di era demokrasi, pemerintah bisa menerima apapun masukan bukan melakukan tindakan represif seperti melakukan penangkapan.

"Saya pikir biarlah di era demokrasi, kebebasan itu menjadi menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Sepahit apapun menjadi masukan, bahwa ini ada hal-hal yang memang inginnya rakyat, begini begini nggak apa-apa kan ditampung, ketimbang lalu harus represif menangkap mereka, saya kurang berpendapat," kata dia.