KPK Tetapkan Politikus Golkar Tersangka Kasus Transmigrasi

‎Komisi Pemberantasan Korupsi  resmi menetapkan anggota Komisi II DPR , Charles Jones Mesang sebagai tersangka.  Politikus Golkar Charles tersebut jadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji terkait pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi (Kemenakertrans) Tahun 2014.

‎"Penyidik KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan CJM, anggota DPR 2009-2014 sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti yang dimilik KPK dan fakta persidangan," kata  Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan masyarakat  KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/12/2016).

‎Charles yang sebelumnya duduk di Komisi IX DPR pada periode 2009-2014 itu diduga menerima hadiah sebanyak Rp9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran optimalisasi. Dia menerima uang dari mantan Dirjen P2KTrans Kemenakertrans, Jamaluddin Malik yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini.

"Tersangka CJM diduga menerima hadiah atau janji bersama-sama dengan JM. Jadi CJM ini diduga menerima 6,5 persen dari total anggaran optmalisasi," katanya

Atas perbuatannya, Charles yang m‎erupakan politikus Partai Golkar itu disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, dalam sidang Jamaluddien, Jaksa Penuntut Umum menyebut ‎Charles turut menerima kucuran dana sebanyak Rp9,750 miliar dari Jamaluddin. Uang itu diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima oleh Ditjen P2KTrans.

Jamaluddin sendiri sudah divonis bersalah dalam kasus ini.‎ Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menjatuhi hukuman pidana penjara kepada Jamaluddien selama enam tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan.Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Jamaluddin untuk membayar pengganti kerugian negara sebanyak Rp5,4 miliar.