Suara.com - Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan setuju media massa, terutama televisi, tidak menyiarkan secara langsung proses persidangan perkara dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bagir Manan khawatir jika perkara tersebut disiarkan live berimplikasi pada disintegrasi bangsa.
"Kita harus sadar dalam kasus ini (Ahok), punya dimensi-dimensi yang jauh lebih complicated. Tadi dalam diskusi sudah dikatakan (siaran langsung) bisa menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, kita berkewajiban menjaga itu," kata Bagir dalam diskusi Forum Rembug Media bertajuk Etika, Live Report Persidangan Ahok di gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
Diskusi tersebut dihadiri oleh para pemimpin televisi, kecuali TV One.
Bagir Manan mengingatkan kebebasan berekspresi, berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan pers, tetap ada batasannya. Kebebasan tanpa batasan, kata dia, dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.
"Terbuka itu suatu asas dalam masyarakat yang demokratis, tetapi dalam keterbukaan itu harus ada ketertiban. Karena itu keterbukaan mesti ada batasan. Kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat harus ada batasan. Jadi tidak boleh karena hanya atas nama kebebasan, keterbukaan, tanpa batasan. Kebebasan tanpa batas akan melahirkan anarki, itu hukum besinya. Kalau sudah anarki, kita tidak dapat apa-apa, malah kita jadi korban, karena kita (pers) tak punya kekuatan apa-apa," kata Bagir Manan.
Mantan Ketua Mahkamah Agung mengingatkan salah satu misi media adalah untuk menyampaikan informasi dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
"Salah satu missions press adalah membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Bebas dan harmonis, bukan masyarakat yang bebas tapi gontok-gontokan. Nah itu saya katakan sense of censorship, mana yang pantas (disiarkan langsung) dan mana yang nggak pantas. Tadi ada usul bagus, (sidang Ahok) disiarkan saat pembacaan dakwaan oleh jaksa dan sidang putusan. Sedangkan proses persidangannya tidak disiarkan karena sangat berpengaruh pada output persidangan," kata dia.
Semua pimpinan redaksi media televisi pemberitaan yang hadir di Dewan Pers tadi menyepakati tidak menyiarkan secara langsung proses persidangan Ahok.
Perwakilan televisi berita yang hadir, antara lain Metro TV, Kompas TV, Inews TV, dan CNN Indonesia TV.
"Kami setuju dalam persidangan Ahok tidak disiarkan langsung. Kami perlu menyepakati bersama untuk tidak live di persidangan Ahok," kata Kepala Newsroom Metro TV Andi Setia Gunawan dalam diskusi.
Andi meminta pengelola televisi yang tidak menghadiri forum hari ini turut mendukung komitmen bersama demi bangsa.
"Kita harus menyepakati bersama, jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti pada saat sidang Ahok ada TV yang menyiarkan langsung," ujar dia.
Andi mengatakan jika nanti ternyata ada televisi pemberitaan yang tetap menyiarkan langsung persidangan Ahok, pengelola televisi yang hadir di Dewan Pers hari ini tetap akan memegang komitmen.
"Kalau ada salah satu saja TV yang live, semua TV berita pasti akan live. Kami drnfiti kalau ada TV yang live, pasti akan melakukan live juga, karena kalau kami tidak live sedangkan yang lain live pasti disebut sebagai pendukung Ahok," tutur dia.
Berita Terkait
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Laporan ke Dewan Pers Meningkat di Era AI, Banyak Pengaduan soal Akurasi dan Keberimbangan Berita
-
Ketua Dewan Pers Sindir Etika Pejabat: Kalau di Jepang Menteri Gagal Mundur, di Sini Maju Terus
-
Dewan Pers Bongkar Strategi Bisnis Media Lokal yang Dijamin Sukses di Local Media Summit 2025
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
-
HUT ke 68 Bank Sumsel Babel, Jajan Cuma Rp68 Pakai QRIS BSB Mobile
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Polda Undang Keluarga hingga KontraS Jumat Ini, 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Reno dan Farhan?
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?
-
Said Didu Curiga Prabowo Cabut 'Taring' Purbaya di Kasus Utang Whoosh: Demi Apa?
-
Tragedi KKN UIN Walisongo: 6 Fakta Pilu Mahasiswa Terseret Arus Sungai Hingga Tewas
-
Uya Kuya Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Kini Aktif Lagi Sebagai Anggota DPR RI
-
Dendam Dipolisikan Kasus Narkoba, Carlos dkk Terancam Hukuman Mati Kasus Penembakan Husein
-
Sidang MKD: Adies Kadir Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik, Diaktifkan Kembali sebagai Anggota DPR
-
Kronologi Guru di Trenggalek Dihajar Keluarga Murid di Rumahnya, Berawal dari Sita HP Siswi di Kelas
-
Mendadak Putra Mahkota Raja Solo Nyatakan Naik Tahta Jadi PB XIV di Hadapan Jasad Sang Ayah
-
IKJ Minta Dukungan Dana Abadi Kebudayaan, Pramono Anung Siap Tindaklanjuti