Suara.com - Pengaruh kelompok ISIS muncul karena tidak hadirnya negara dalam penegakan hukum, sehingga perkembangan paham tersebut harus diantisipasi misalnya dengan menegakkan hukum secara adil, kata anggota Komisi I DPR Ahmad Dimyati Natakusumah.
"Kalau negara tidak jadikan hukum sebagai panglima, itu paham radikal ISIS akan terjadi. Kalau hukum sudah jadi panglima maka tegakkan, negara harus ada ditengah tidak boleh ke kanan ke kiri sehingga harus adil dan keadilan harus dijunjung," kata Dimyati di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan Indonesia sebagai negara hukum, harus menjadikan hukum sebagai panglima namun kalau tidak ditegakkan secara adil maka pengaruh kelompok ISIS terhadap organisasi di Indonesia akan semakin meluas.
Menurut politikus PPP itu, kelompok ISIS dikabarkan sedang membangun basis kekuatan di Filipina Selatan karena di daerah itu penegakan hukum tidak dilaksanakan lalu dimanfaatkan kelompok Abu Sayyaf.
"Maka, Indonesia antisipasinya harus melakukan reformasi hukum, penegakan hukum yang betul-betul sesuai dengan hukum yang ada atau konstitusi," ujarnya.
Menurut dia apabila negara tidak menegakkan hukum maka masyarakat tidak taat hukum lalu membentuk komponen-komponen seperti kelompok ISIS.
Dia menduga benih-benih pengaruh ISIS ada dalam beberapa kelompok di Indonesia sehingga harus diantisipasi agar tidak semakin meluas salah satunya dengan penegakan hukum.
"Mungkin saja benih-benih itu tumbuh, bukan tidak ada sehingga kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada," katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ISIS sedang membangun kekuatan baru di Filipina yang dikabarkan bakal jadi markas Asia Tenggara.
"Bahwa Filipina Selatan tengah diincar oleh ISIS untuk membuat markas kawasan Asia Tenggara," ujar Gatot.
Dia mengingatkan Indonesia perlu mewaspadai ancaman terorisme ISIS karena Filipina tidak berjarak jauh dari Indonesia. Markas ISIS yang akan dibangun di Filipina sangat dekat dengan kawasan Poso atau Tarakan, Kalimantan. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Cak Imin Soroti Mitra MBG yang Flexing di Medsos: Euforia Pengusaha Baru
-
Lebih dari 20% Wilayah Pesisir Alami Perubahan Air Tanah, Ancaman Salinisasi Menguat
-
Lagi, Donald Trump Posting Foto Bareng Yesus Lagi Begini
-
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, DPR Syok dan Desak Konsolidasi Internal
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis