Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa membatalkan tokoh fiksi Wonder Woman dijadi ikon kampanye pemberdayaan bagi perempuan dan anak-anak. Pembatalan ini dilakukan secara mendadak karena banyak mendulang protes.
Pembatalan Wonder Woman jadi ikon kesetaraan gender itu dilakukan dua bulan setelah ditetapkan oleh PBB. Menurut publik, penunjukan karakter berpakaian minim, bertubuh berisi untuk perjuangan kesetaraan gender tidak tepat.
Padahal Sekjen PBB terdahulu, Ban Ki-moon menjadikan Wonder Woman sebagai ikon kampanye pemberdayaan bagi perempuan dan anak perempuan di 2017.
Namun hampir 45.000 orang menandatangani petisi online yang meminta Ban Ki-moon mempertimbangkan kembali pemilihan karakter Wonder Woman.
"Meskipun pencipta asli mungkin dimaksudkan Wonder Woman untuk mewakili 'pejuang' perempuan yang kuat dan mandiri dengan pesan feminis, kenyataannya adalah bahwa iterasi karakter saat ini adalah wanita kulit putih, berpakaian minim dan menonjolkan bagian paha," begitu isi petisi online tersebut.
Wonder Woman merupakan karakter pahlawan DC Comics Inc yang pertama kali muncul pada tahun 1941. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin