Daftar hadir nama Pimpinan DPR di Rapat Paripurna DPR, Selasa (13/12/2016). [Suara.com/Bagus Santosa]
Nama Ade Komarudin masih ada di daftar hadir pimpinan DPR dalam rapat Paripurna, hari ini, Selasa (13/12/2016). Padahal, Ade sudah digantikan Setya Novanto berdasarkan keputusan Partai Golkar.
Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna pertama untuk Novanto setelah kembali resmi menjabat sebagai Ketua DPR pada Rabu (30/11/2016) menggantikan Ade.
Novanto sempat mengundurkan diri dari Ketua DPR karena tersangkut kasus etika 'Papa Minta Saham' pada Desember 2015. Dia kembali menjadi Ketua DPR setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang disusul dengan pemulihan nama baik Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.
Hingga pukul 10.40 WIB, Ade Komarudin belum tampak hadir di lingkungan rapat paripurna. Sementara Novanto tidak hadir lantaran Ketua Umum Partai Golkar itu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Novanto sudah meminta izin tidak bisa mengikuti Rapat Paripurna perdananya ini lantara panggilan KPK itu.
Rapat ini sedianya beragenda pengambilan keputusan penetapan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon hakim Ad-hoc hoc yang diuji Komisi III DPR, pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Singapura tentang garis batas laut, pengambilan keputusan terhadap RUU Pertembakauan, dan pengesahan perpanjangan Pansus RUU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara.
"Saya sudah diberitahu Pak Novanto bahwa selasa pagi beliau minta izin ke KPK," kata Fahri.
Novanto sempat mengundurkan diri dari Ketua DPR karena tersangkut kasus etika 'Papa Minta Saham' pada Desember 2015. Dia kembali menjadi Ketua DPR setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang disusul dengan pemulihan nama baik Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.
Hingga pukul 10.40 WIB, Ade Komarudin belum tampak hadir di lingkungan rapat paripurna. Sementara Novanto tidak hadir lantaran Ketua Umum Partai Golkar itu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Novanto sudah meminta izin tidak bisa mengikuti Rapat Paripurna perdananya ini lantara panggilan KPK itu.
Rapat ini sedianya beragenda pengambilan keputusan penetapan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon hakim Ad-hoc hoc yang diuji Komisi III DPR, pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Singapura tentang garis batas laut, pengambilan keputusan terhadap RUU Pertembakauan, dan pengesahan perpanjangan Pansus RUU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara.
"Saya sudah diberitahu Pak Novanto bahwa selasa pagi beliau minta izin ke KPK," kata Fahri.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Pesawat Ditembaki di Koroway Papua, 13 Penumpang Termasuk Balita Selamat Meski Pilot Tewas
-
Transjabodetabek Cawang-Cikarang Resmi Mengaspal, Rute Blok M-Soetta Jalan Sebelum Lebaran
-
Menpar Fokuskan Pariwisata Berkualitas, Capaian 2025 Lampaui Target dengan 15,39 Juta Wisman
-
Kuliah Banyak Praktik, Bisa Magang ke Luar Negeri? Poltekpar Buka PMB 2026
-
Tatap Tourism 5.0, Kemenpar Beberkan 6 Tren Global dan 5 Program Unggulan Pariwisata 20252026
-
IPA PAM JAYA Terbakar! Api Lahap Bak Penampungan Air di Muara Karang, Diduga Akibat Percikan Las
-
Dirut BPJS: Polemik Penonaktifan PBI Sudah Selesai, 102 Ribu Pasien Kritis Direaktivasi
-
Kasatgas Tito: Pemerintah Percepat Rehabilitasi Sarana Pendidikan Pascabencana di Sumatera
-
Butuh Rp 15 Miliar, Menkes Budi Siap Aktifkan Lagi BPJS PBI 120 Ribu Pasien Kritis
-
Gus Ipul Sebut Dukungan Polri Percepat Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Rakyat