Suara.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memastikan akan menutup lokalisasi di daerah itu namun dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Tahun 2017 anggaran tersedia untuk memulai tahapan, tapi belum untuk penutupan seluruhnya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur, Bima Ekawardhana di Sampit.
"Artinya kita bertahap ada tiga lokalisasi. Misalnya pada 2017 penutupan satu lokalisasi dulu, baru disambung pada 2018 dan 2019 habis," ucapnya, Senin (26/12/2016).
Kementerian Sosial menargetkan penutupan seluruh lokalisasi di Indonesia paling lambat 2019. Namun Bupati Kotawaringin Timur, H Supian Hadi bertekad bisa menutup seluruh lokalisasi di daerahnya pada 2017 nanti.
Bima menyatakan, pihaknya di lapangan siap melaksanakan itu. Dia berharap mendapat dukungan, khususnya dalam hal anggaran agar dapat melaksanakan semua langkah yang telah disiapkan.
"Semangat pimpinan ingin 2017 maka kami dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) harus mendukung. Hanya, SKPD pelaksana ini kan memerlukan anggaran. Apabila anggaran tersedia maka kami siap," kata Bima.
Penutupan lokalisasi harus dipersiapkan secara matang karena selain pekerja seks komersial, banyak orang yang menggantungkan hidup di tempat. Nasib mereka juga harus dipikirkan agar tidak sampai menjadi masalah.
Hasil pendataan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, saat ini ada 269 pekerja seks komersial yang menghuni tiga lokalisasi di Kotawaringin Timur. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan, Jawa dan Jakarta.
Sebaran tiga lokalisasi di Kotawaringin Timur yakni di kilometer 12 Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, lokalisasi di Kecamatan Parenggean dan lokalisasi Tangar Kecamatan Mentaya Hulu.
Baca Juga: Kepergok Dijemput Hamish Daud di Bali, Begini Mimik Wajah Raisa
Lokalisasi terbesar yakni Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasir Putih yang lokasinya terbilang dekat dengan Sampit, Ibu Kota Kabupaten Kotim, yakni hanya 12 kilometer.
Selain lokalisasi, pemerintah daerah juga akan menertibkan prostitusi terselubung. Warung-warung yang diduga dijadikan tempat transaksi prostitusi, kembali bermunculan sehingga meresahkan masyarakat. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina