Suara.com - Sekretaris Jenderal DPD FPI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengaku pihaknya keberatan soal adanya pemindahan lokasi sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gajah Mada ke Auditorium Kementerian Jakara Selatan.
Atas pemindahan itu, Novel yang merupakan salah satu pelapor kasus ini menganggap penegak hukum sangat mengistimewakan Ahok.
"Kita lihat, di mana pun sidang digelar, kita prinsipnya akan mengawal. Cuma kita melihat, yaitu keberatan terhadap pengistimewaan sidang Ahok," kata Novel saat dihubungi Suara.com, Senin (26/12/2016).
Novel juga menilai dengan lokasi baru, memperlihatkan pemerintah hanya menggelontorkan uang negara untuk kepentingan sidang Ahok agar bisa ditempatkan di lokasi yang khusus.
"Karena tidak ada selain sidang Ahok yang ditempatkan di suatu tempat khusus. Ini adalah justru untuk mengamankan Ahok sendiri. Ini justru pemborosan anggaran belanja daerah, APBN, memakan biaya yang sangat besar," kata dia.
Meski rencana pemindahan masih menunggu pembacaan putusan sela majelis hakim yang akan dilaksanakan Selasa (27/12/2016) besok, namun dia mengaku tetap akan mengerahkan laskar FPI untuk tetap mengawal sidang Ahok.
Bahkan, dia mengaku massa yang akan dikerahkan ke sidang Ahok lebih banyak lagi dari aksi demonstrasi sebelumnya.
"Kita akan melakukan aksi seperti biasa. Kita akan kerahkan massa lebih banyak," pungkas Novel.
Baca Juga: Tiba di Manado, Jokowi Langsung Blusukan ke Pusat Perbelanjaan
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta