News / Nasional
Minggu, 01 Januari 2017 | 22:35 WIB
Salah satu masjid di Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur. [Suara.com/Adhitya Himawan]

Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) Publik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memaparkan catatan hasil kajian tentang demokrasi, keterbukaan informasi publik dan media massa di Madura sepanjang tahun 2016.

Sekretaris Puskakom, Imam Sofyan, mengatakan, hasil kajan ini perlu diinformasikan ke publik supaya ada bentuk perhatian dan edukasi bersama di tahun 2017 guna perbaikan iklim berdemokrasi. Langkah perbaikan tidak harus mengandalkan pemerintah kabupaten saja, namun juga masyarakat terutama dari kalangan kelas menengah terdidik.

"Yakni dengan melakukan inisiatif-inisiatif baru dalam membuka ruang lebih akses informasi masyarakat," kata Imam di Madura, Minggu (1/1/2017).

Peneliti senior Puskakom, Surokim mengatakan, indeks kualitas demokrasi, keterbukaan informasi publik dan akses media massa di Madura masih rendah. Sementara penguatan arus bawah memperlihatkan trend yang positif.

Menurutnya, kecenderungan tersebut dikarenakan tiga hal. Pertama, ruang publik media masih didominasi elit, khususnya elit pemerintah dan pemilik modal. Peran publik, khususnya kelas menengah masih belum menunjukkan progress yang mengembirakan.

Dominasi inilah, lanjut dia, yang membuat check and balance dalam pemerintahan tidak berjalan baik di mata masyarakat, dan belum menjadi pengawas yang seimbang bagi elit kekuasaan lokal. Hal tersebut diperparah kecenderungan masyarakat banyak memilih bersikap acuh dan diam, karena berada pada situasi memilih aman.

Di sisi lain, isu-isu penting publik juga kalah jauh dari isu-isu kemapanan dan propaganda yang dikemas dalam public relations pihak elit. Sehingga informasi yang beredar tidak banyak memberdayakan masyarakat.

"Jadi, elit lokal yang berkuasa masih terlalu kuat dan mendominasi diskursus publik," ujar dia.

Kedua, keterbukaan informasi publik juga masih bersifat artifisial. Selama ini hanya fokus pada memenuhi aspek kelembagaan, tetapi sumbangsih terhadap daya kritis kultur publikan tidak dan belum berimbas apa-apa.

"Karenanya perubahan peradaban akses dan daya kritis publik terhadap informasi kualitasnya masih jauh dari harapan," katanya.

Baca Juga: Prodi Komunikasi UTM Kembangkan Layanan Wisata Gili Lebak Madura

Ketiga, peran media masih diwarnai kekerasan terhadap awak media dalam melakukan liputan. Sementara berkembangnya media online dinilai positif terhadap demokrasi di Madura.

"Hal ini perlu peningkatan kualitas informasi tata kelola guna menghadirkan berita yang bermutu bagi publik lokal," ungkapnya.

Puskakom juga melakukan kajian terhadap institusi pemerintah yang dinilai mampu menekan angka kasus narkoba dam korupsi di Madura sepanjang 2016. Institusi Polres dan Kejaksaan diapresiasi karena kinerjanya yang baik.

"Polres dan Kejaksaan kami nilai mampu menekan angka kasus narkoba dan korupsi di Madura," pungkasnya.

Load More