Suara.com - Taipan media Tanah Air, Hary Tanoesoedibjo, melemparkan kritik kepada Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak tegas bersikap dalam mengatasi kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.
Kritik itu dilemparkan Hary dalam wawacara dengan ABC, setelah ia menyatakan keinginannya untuk bertarung merebut kursi presiden Indonesia. Adapun pemilihan presiden akan kembali digelar pada 2019.
Dalam kritiknya Hary mengatakan bahwa demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada awal Desember kemarin tidak akan terjadi jika Jokowi bertindak tegas. Sayangnya dia tak menjabarkan tindakan tegas seperti apa yang perlu diambil presiden untuk mengatasi aksi tersebut.
"Jika presiden, Jokowi, merespon dengan cepat, kita tidak akan melihat protes pada 2 Desember," kata Hary seperti yang diulas ABC, Senin (2/1/2017).
"Masalahnya terletak pada Presiden Jokowi. Dia harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas untuk membuat masyarakat tenang," imbuh ketua umum Partai Persatuan Indonesia itu.
Meski demikian, Hary yang sama seperti Ahok berasal dari kelompok minoritas etnis Cina dan beragama Kristen, yakin bahwa ia akan lebih mudah diterima oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam jika mencalonkan diri sebagai presiden.
"Indonesia sudah siap menerima pemimpin dari latar belakang apa pun. Mayoritas masyarakat lebih realistis. Mereka ingin melihat pemimpin yang bisa memberikan solusi," kata Hary.
Sebelumnya Hary mengatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden.
"Jika tak ada yang bisa saya percaya untuk mengatasi masalah-masalah di negara saya, maka saya akan mencalonkan diri sebagai presiden," kata Hary.
"Ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi bagi negara saya," kata Hary yang menambahkan bahwa Indonesia butuh "seorang pemimpin yang punya integritas, yang bisa memberikan solusi bagi negara."
Berita Terkait
-
Andi Arief: SBY Terganggu Difitnah Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
HUT ke-13 Jokowi Masuk Gorong-gorong, Membaca Ulang Mitos Populisme
-
Jokowi Buka Pintu Maaf Soal Tudingan Ijazah Palsu: Urusan Hukum, Ya Hukum
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Benarkah Rakyat Indonesia Bahagia Meski Belum Sejahtera? Begini Pandangan Sosiolog UGM
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
-
Survei UGM: 90,9% Masyarakat Puas Atas Penyelenggaraan dan Pelayanan Transportasi Libur Nataru
-
Prabowo Agenda Panen Raya di Karawang, Zulhas dan Bobby Naik Motor
-
Bongkar Total Tiang Monorel Mangkrak Tanpa Ada Penutupan Jalan? Ini Kata Pramono
-
Boni Hargens: Rekomendasi Kompolnas Normatif Saja Soal Reformasi Polri
-
Macet Parah di Grogol, Sebagian Layanan Transjakarta Koridor 9 Dialihkan via Tol