Suara.com - Taipan media Tanah Air, Hary Tanoesoedibjo, melemparkan kritik kepada Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak tegas bersikap dalam mengatasi kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.
Kritik itu dilemparkan Hary dalam wawacara dengan ABC, setelah ia menyatakan keinginannya untuk bertarung merebut kursi presiden Indonesia. Adapun pemilihan presiden akan kembali digelar pada 2019.
Dalam kritiknya Hary mengatakan bahwa demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada awal Desember kemarin tidak akan terjadi jika Jokowi bertindak tegas. Sayangnya dia tak menjabarkan tindakan tegas seperti apa yang perlu diambil presiden untuk mengatasi aksi tersebut.
"Jika presiden, Jokowi, merespon dengan cepat, kita tidak akan melihat protes pada 2 Desember," kata Hary seperti yang diulas ABC, Senin (2/1/2017).
"Masalahnya terletak pada Presiden Jokowi. Dia harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas untuk membuat masyarakat tenang," imbuh ketua umum Partai Persatuan Indonesia itu.
Meski demikian, Hary yang sama seperti Ahok berasal dari kelompok minoritas etnis Cina dan beragama Kristen, yakin bahwa ia akan lebih mudah diterima oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam jika mencalonkan diri sebagai presiden.
"Indonesia sudah siap menerima pemimpin dari latar belakang apa pun. Mayoritas masyarakat lebih realistis. Mereka ingin melihat pemimpin yang bisa memberikan solusi," kata Hary.
Sebelumnya Hary mengatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden.
"Jika tak ada yang bisa saya percaya untuk mengatasi masalah-masalah di negara saya, maka saya akan mencalonkan diri sebagai presiden," kata Hary.
"Ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi bagi negara saya," kata Hary yang menambahkan bahwa Indonesia butuh "seorang pemimpin yang punya integritas, yang bisa memberikan solusi bagi negara."
Berita Terkait
-
Video Cristiano Ronaldo: Selama Ini Dihina Saya diam Tapi Hari Ini Saya Akan Lawan!
-
Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Kenang Sosok Rachmat Gobel: Menteri yang Bekerja Keras
-
Kader PSI Kalsel Desak Jokowi Segera Dilantik Jadi Ketua Dewan Pembina, Begini Respons Kaesang
-
Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo, Penangkapan Dinyatakan Tak Sah
-
Gerindra Santai Hadapi Safari Politik Jokowi, Pilih Fokus Kawal Program Prabowo
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri
-
Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro
-
Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur
-
Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
-
Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat
-
KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar
-
Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG
-
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan
-
Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu
-
Habiburokhman Tegaskan Mundurnya Jampidsus Febrie Tak Boleh Hentikan Pengusutan Kasus Korupsi