Suara.com - Taipan media Tanah Air, Hary Tanoesoedibjo, melemparkan kritik kepada Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak tegas bersikap dalam mengatasi kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama.
Kritik itu dilemparkan Hary dalam wawacara dengan ABC, setelah ia menyatakan keinginannya untuk bertarung merebut kursi presiden Indonesia. Adapun pemilihan presiden akan kembali digelar pada 2019.
Dalam kritiknya Hary mengatakan bahwa demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada awal Desember kemarin tidak akan terjadi jika Jokowi bertindak tegas. Sayangnya dia tak menjabarkan tindakan tegas seperti apa yang perlu diambil presiden untuk mengatasi aksi tersebut.
"Jika presiden, Jokowi, merespon dengan cepat, kita tidak akan melihat protes pada 2 Desember," kata Hary seperti yang diulas ABC, Senin (2/1/2017).
"Masalahnya terletak pada Presiden Jokowi. Dia harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas untuk membuat masyarakat tenang," imbuh ketua umum Partai Persatuan Indonesia itu.
Meski demikian, Hary yang sama seperti Ahok berasal dari kelompok minoritas etnis Cina dan beragama Kristen, yakin bahwa ia akan lebih mudah diterima oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam jika mencalonkan diri sebagai presiden.
"Indonesia sudah siap menerima pemimpin dari latar belakang apa pun. Mayoritas masyarakat lebih realistis. Mereka ingin melihat pemimpin yang bisa memberikan solusi," kata Hary.
Sebelumnya Hary mengatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden.
"Jika tak ada yang bisa saya percaya untuk mengatasi masalah-masalah di negara saya, maka saya akan mencalonkan diri sebagai presiden," kata Hary.
"Ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi bagi negara saya," kata Hary yang menambahkan bahwa Indonesia butuh "seorang pemimpin yang punya integritas, yang bisa memberikan solusi bagi negara."
Berita Terkait
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
-
Asal Mula Lahirnya 'Tembok Ratapan Solo' di Rumah Jokowi: Keisengan Digital atau Kritik Satir?
-
Heboh 'Tembok Ratapan Solo' Muncul di Google Maps, Ternyata Berlokasi di Kediaman Jokowi
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perang Rusia-Ukraina Masuk Tahun Keempat, PBB Desak Gencatan Senjata Segera
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Komisi III DPR RI Sayangkan Guru Honorer di Probolinggo Dipidanakan karena Rangkap Jabatan
-
Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti, Kerry Riza Minta Pembebasan dan Pengembalian Aset
-
Tragedi NS dan Fenomena Filisida: Mengapa Rumah Jadi Ruang Berbahaya bagi Anak?
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!