Suara.com - Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mengetahui alasan Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta Sumarsono merevisi Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Saya nggak tahu alasan revisi apa," ujar Ahok di posko pemenangannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2016).
Revisi pergub ERP diputuskan Sumarsono setelah menggelar rapat koordinasi antara Pemprov DKI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Poin yang direvisi ada di Pasal 8 ayat (1) huruf c. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan sistem ERP hanya menggunakan metode dedicated short range communication (DSRC).
Ahok mengatakan akan mempelajari perubahan pergub ERP lebih dahulu. Terkait perubahan pasal, Ahok menanggapinya biasa saja.
"Apa menemukan teknologi yang lebih canggih? Lebih murah? Nggak tahu," kata Ahok.
Sebelumnya menurut Sumarsono revisi pergub ERP hanya dihilangkan tulisan yang menyebutkan sistem ERP harus menggunakan metode DSRC.
Sumarsono berharap pergub baru nanti akan memberi peluang kepada perusahaan lain yang memiliki teknologi di luar DSRC. Ia yakin Pemprov DKI tetap bisa mendapatkan teknologi yang terbaik untuk ERP, tanpa langsung menunjuk teknologi apa yang ingin dipakai.
Sementara KPPU menilai, jika dalam pergub masih tercantum penerapan sistem ERP hanya menggunakan metode dedicated short range communication dipastikan dapat memperspot peluang usaha. Sebab, vendor dengan teknologi lain seperti radio frequency identification (RFId) atau global positioning system (GPS), tidak dapat ikut lelang untuk bersaing.
Setelah adanya revusi pergub tersebut, waktu pelaksanan lelang selanjutnya akan diperpanjang. Sumarsono mengharapkan ERP rampung sebelum tahun 2019 atau sebelum MRT dan LRT beroperasi di Jakarta.
Baca Juga: Ingin Tahu Persiapan Anies Jelang Debat dengan Ahok dan Agus?
"Makin cepat makin baik, apalagi di tengah banyaknya orang mempertanyakan efektifitas ganjil-genap," ucap lelaki yang akrab disapa Soni itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga