Pemerintah mendukung upaya masyarakat untuk memerangi informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau hoax yang merebak di media sosial.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat menghadiri Deklarasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax di Areal Car Free Day, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (8/1/2017), demikian dikutip dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Pemerintah concern (peduli) terhadap merebaknya hoax di berbagai media sosial. Pemerintah bukan tidak ingin dikritik, kritik akan diterima oleh Pemerintah. Tetapi yang terutama adalah bagaimana Indonesia ini memiliki dunia maya yang lebih sehat, lebih bermanfaat, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk saya sendiri selaku menteri," kata Menteri Rudiantara.
Menurut Rudiantara penapisan atau pemblokiran merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah karena keberhasilan Pemerintah bukan banyaknya situs yang telah diblokir.
"Akan tetapi bagaimana masyarakat diharapkan bisa menapis sendiri sebelum menyampaikan, mendistribusikan konten itu. Pemerintah bukan senang justru sedih, kenapa situs sedemikian (memuat hoax) sangat banyak," katanya.
Sementara itu, Cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat, dalam acara yang sama mengatakan bahwa hoax sangat berbahaya bagi masyarakat, ibarat narkoba dan pornografi.
Masyarakat harus sadar, apabila dibiarkan yang hancur masyarakat itu sendiri. Hoax merupakan pembunuhan karakter yang ingin menjatuhkan dan memanipulasi dan dalam konteks agama sangat jelas, adalah fitnah.
"Hoax merupakan sikap mental yang menghilangkan sikap integritas dan 'fairness' (keadilan). Media massa, dunia pedidikan dan orang tua harus bangkit harus menyadarkan hal ini," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Penggagas Acara Deklarasi Masyarakat Anti Hoax sekaligus Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho mengatakan kegiatan ini merupakan aksi simpati untuk mengajak seluruh masyarakat agar peduli dan bersama-sama memerangi penyebaran informasi hoax yang marak di media sosial.
Banyak informasi hoax yang viral di medsos kemudian memicu keributan bahkan merembet menjadi kerusuhan fisik. "Hal ini menghabiskan energi, namun juga berpotensi mengganggu keamanan nasional," kata Septiadji.
Deklarasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax turut dihadiri pula sejumlah pejabat Kementerian Kominfo, antara lain Sekretaris Jenderal Farida Dwi Cahyarini, Dirjen Aptika Samuel Anjadi Pangerapan, Dirjen IKP Rosarita Niken Widiastuti serta Ses Ditjen Aptika Mariam F Barata. Tampak pula hadir para Duta Anti Hoax, artis Olga Lydia, sineas Nia Dinata, psikolog Ratih Ibrahim serta sejumlah pimpinan operator telekomunikasi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan