Pemerintah mendukung upaya masyarakat untuk memerangi informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau hoax yang merebak di media sosial.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat menghadiri Deklarasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax di Areal Car Free Day, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Minggu (8/1/2017), demikian dikutip dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Pemerintah concern (peduli) terhadap merebaknya hoax di berbagai media sosial. Pemerintah bukan tidak ingin dikritik, kritik akan diterima oleh Pemerintah. Tetapi yang terutama adalah bagaimana Indonesia ini memiliki dunia maya yang lebih sehat, lebih bermanfaat, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk saya sendiri selaku menteri," kata Menteri Rudiantara.
Menurut Rudiantara penapisan atau pemblokiran merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah karena keberhasilan Pemerintah bukan banyaknya situs yang telah diblokir.
"Akan tetapi bagaimana masyarakat diharapkan bisa menapis sendiri sebelum menyampaikan, mendistribusikan konten itu. Pemerintah bukan senang justru sedih, kenapa situs sedemikian (memuat hoax) sangat banyak," katanya.
Sementara itu, Cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat, dalam acara yang sama mengatakan bahwa hoax sangat berbahaya bagi masyarakat, ibarat narkoba dan pornografi.
Masyarakat harus sadar, apabila dibiarkan yang hancur masyarakat itu sendiri. Hoax merupakan pembunuhan karakter yang ingin menjatuhkan dan memanipulasi dan dalam konteks agama sangat jelas, adalah fitnah.
"Hoax merupakan sikap mental yang menghilangkan sikap integritas dan 'fairness' (keadilan). Media massa, dunia pedidikan dan orang tua harus bangkit harus menyadarkan hal ini," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Penggagas Acara Deklarasi Masyarakat Anti Hoax sekaligus Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho mengatakan kegiatan ini merupakan aksi simpati untuk mengajak seluruh masyarakat agar peduli dan bersama-sama memerangi penyebaran informasi hoax yang marak di media sosial.
Banyak informasi hoax yang viral di medsos kemudian memicu keributan bahkan merembet menjadi kerusuhan fisik. "Hal ini menghabiskan energi, namun juga berpotensi mengganggu keamanan nasional," kata Septiadji.
Deklarasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax turut dihadiri pula sejumlah pejabat Kementerian Kominfo, antara lain Sekretaris Jenderal Farida Dwi Cahyarini, Dirjen Aptika Samuel Anjadi Pangerapan, Dirjen IKP Rosarita Niken Widiastuti serta Ses Ditjen Aptika Mariam F Barata. Tampak pula hadir para Duta Anti Hoax, artis Olga Lydia, sineas Nia Dinata, psikolog Ratih Ibrahim serta sejumlah pimpinan operator telekomunikasi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik