Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menegaskan tidak pernah menyebut "TNI lebay" dalam menyikapi masalah antara TNI dan angkatan bersenjata Australia.
"Saya tidak pernah berkomentar TNI lebay terkait kasus pelecehan Pancasila oleh oknum serdadu Australia itu. Justru saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI, agar selalu konsisten taat aturan," kata Charles, Jumat (13/1/2017).
Charles mengaku dapat memahami reaksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan jajaran atas pelecehan terhadap ideologi negara oleh oknum serdadu Australia. TNI kemudian menangguhkan semua kerjasama militer dengan Australia.
Charles mendukung negara ini bersikap tegas dalam menyikapi kasus pelecehan terhadap negara yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri.
Namun, kata dia, karena menyangkut hubungan antar negara, permasalahan tersebut harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma dan aturan diplomasi.
"Saya melihat adanya potensi pelanggaran UU dalam hal pembatalan hubungan kerjasama pertahanan dengan Australia. Sebagaimana kita ketahui bersama,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa pembatalan kerjasama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang menteri atau Presiden, bukan oleh Panglima TNI," kata dia.
Pernyataan Charles menyusul dirinya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong pada Jumat (13/1/2017). Dia dianggap mengeluarkan pernyataan yang tidak etis.
"Kami tersinggung karena bagi kami hal tersebut tidak etis untuk disampaikan oleh warga negara, terlebih Charles Honoris sebagai anggota DPR," kata Sekjen Gema MKGR Fikri Suadu.
"Kita bawa beberapa bukti permulaan statement-statement-nya di beberapa media mainstream. Seperti ada yang mengatakan TNI lebay, Panglima TNI jangan melakukan pencitraan dari kasus ini," Fikri menambahkan.
Dia meminta Charles memberikan klarifikasi atas pernyataannya di MKD.
"Hemat kami pernyataan panglima sudah sesuai dengan sapta marga TNI Pasal 34 Tahun 2004 TNI adalah patriotisme yang menjaga dan mempertahankan ideologi negara. Sehingga statement TNI ini menurut kami sudah cukup pas. Tidak elok kalau ada anggota DPR yang meledek statement dari Panglima TNI dalam membela Pancasila," kata dia.
Berita Terkait
-
Cerita Dudung Ngaku Ditelepon Seskab Teddy ke Istana: Saya Prajurit, Harus Siap
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
Niat Lindungi Anak dari Amukan Ibu, Anggota TNI Berpangkat Peltu Malah Dikeroyok di Stasiun Depok
-
Arab Saudi Belasungkawa Gugurnya Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Akibat Serangan Israel
-
Praka Rico Gugur Usai Dirawat, Korban Kedua TNI dalam Serangan ke Pos UNIFIL Lebanon
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
-
Jumhur Hidayat Tiba di Istana Dikabarkan Jadi Menteri LH: Banyak Tugas, Harus Kerja Keras
Terkini
-
Kasus Andrie Yunus: Komnas HAM Temukan 14 Orang Saling Terhubung di Sekitar YLBHI
-
Guru Ngaji di Tangerang Cabuli 4 Santriwati Saat Pengajian, Modus Bersihkan Jin
-
Panggil Menaker Yassierli, Prabowo Terima Laporan Capaian Program Magang Nasional
-
Omzet Rp3,5 M, Setoran Parkir Blok M Square ke Kas Jakarta Cuma Rp711 Juta, Ada Apa?
-
Resmi Dilantik Jadi KSP, Dudung Masih Rangkap Jabatan Penasihat Khusus Presiden
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Bisikan Prabowo yang Bikin Rocky Gerung Tertawa-tawa di Istana: Pokoknya Ada
-
Jelang May Day, Pemerintah Siapkan Aturan Baru Outsourcing dan Satgas PHK
-
Jumhur Hidayat Masuk Kabinet, Tegaskan Dirinya Bukan Terpidana