Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Oesman Sapta Odang, menyarankan agar pemerintah segera membentuk sebuah lembaga Rembuk Nasional, guna menyelesaikan konflik horizontal di masyarakat. Hal ini menyusul maraknya konflik secara nasional di masyarakat yang terjadi belakangan ini.
"Jadi, harus ada satu lembaga rembuk nasional. Nanti segera saja (dibentuk). Nanti isinya tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai unsur agama, ideologi dan lainnya," kata Oesman kepada wartawan, seusai rapat konsultasi pemerintah dengan MPR, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Menurut Oesman, jika terjadi sebuah konflik, nantinya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga rembuk nasional tersebut.
"Jika ada masalah, para tokoh nasional itu bisa cepat menelepon untuk menyelesaikan. Kalau saya yang menelepon, orang bilang jangan-jangan ada kepentingan. Kalau mereka kan, para tokoh nasional ini sudah tua, jadi pikirannya itu bukan untuk berkelahi, tapi damai dunia akhirat. Itu lebih baik," ujar dia.
Dengan adanya lembaga itu, kata Oesman, maka apabila ada pertikaian di masyarakat, bisa segera diselesaikan secara masyarawah dan mufakat, tanpa melalui proses hukum.
"Jadi tidak perlu saling melapor. Dihilangkanlah saling melapor itu, supaya bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat," tutur dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?