Isu TKA Cina 'Banjiri' Indonesia, Ketua MPR: Tidak Mungkin

Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang membantah isu masuknya 10 juta lebih tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Indonesia.

"Saya juga kaget darimana itu jumlahnya, 10 juta orang masuk itu banyak sekali, saya rasa tidak mungkin. Kalau ada, di mana 10 juta orang itu berada," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12/2016).

Namun, Zulkifli tidak memungkiri fakta adanya TKA asal Cina yang masuk dan beberapa diantaranya diduga melakukan tindakan yang tidak patut dan melanggar hukum.

Untuk itu, ujar Zulkifli, masayarakat juga perlu menyadari kondisi lingkungan tempat tinggalnya dengan cara bila ada pendatang baru masuk, warga harus mengetahuinya dan latar belakang serta legalisasinya.

"Saya sangat apresiasi pernyataan presiden yang menjelaskan ke rakyat soal masalah tersebut," katanya dan menambahkan, jajaran di bawah presiden juga harus menjelaskan kepada rakyat karena masalah ini dinilai sudah meluas dan meresahkan.

Zulkifli juga berpendapat agar kebijakan bebas visa dievaluasi karena hal itu dinilai tidak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) tidak yakin pekerja ilegal Cina "membanjiri" Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa kepada 169 negara.

Ketua Umum GIPI, Didien Junaedy, Senin (26/12/2016), mengatakan hampir tidak mungkin bahkan tidak realistis terkait dugaan adanya pekerja ilegal Cina dalam jumlah besar masuk ke Indonesia.

"Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) tidak terkait dengan pekerja ilegal. Industri pariwisata telah membahasnya. Bebas visa dan izin bekerja di suatu negara itu dua hal yang berbeda," kata Didien.

Baca Juga: Ahli Kriminologi Duga Kasus di Pulomas Bukan Murni Perampokan

GIPI yang mewadahi semua unsur pelaku industri pariwisata Indonesia meyakini kebijakan bebas visa justru bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia.

Didien mengatakan semestinya yang perlu diawasi adalah izin bekerja TKA sehingga kalau ada pengguna bebas visa bekerja dan "overstay", instansi terkait termasuk keimigrasian bisa mendeportasi mereka sesuai peraturan.

Tidak hanya ke Indonesia, dia mengingatkan bahwa wisman asal Cina ke Jepang, Singapura, dan negara-negara Asia lainnya juga dilaporkan meningkat drastis. (Antara)