Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andy Purnomo, anak dari Bupati Klaten yang saat ini sudah menjadi tersangka, Sri Hartini. Dia diperiksa sebagai saksi untuk ibunya dalam kasus dugaan suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten Tahun 2016.
" Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SHT," kata Juru Bicara KPK di gedung KPK, jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2/17).
Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Pria yang menjabat swbagai Anggota DPRD Kabupaten Klaten periode 2014-2019 tersebut. KPK memeriksa dirinya diduga untuk menelusuri penemuan uang senilai Rp3 miliar rupiah dari kamarnya saat Rima Satuan tugas penindakan KPK menggeledah rumah orang tuanya di Klaten.
Selain Andy, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya. Mereka adalah Lusiana (Kepala Sub Bagian Bappeda Kabupaten Klaten), Edy Dwi Hananto dan Nina Puspitasari (Ajudan Bupati Klaten), Sartiyasto ( Kepala BKD Kabupaten Klaten), Sukarno (PNS Staf Sekretariat BKD Kabupaten Klaten), Syahrini (Inspektur Kabupaten Klaten, dan Slamet (PNS Kabid Mutasi di BKD Kabupaten Klaten).
Diketahui,Sri Hartini ditangkap KPK pada Jumat (30/1 2/ 2016). Bupati Klaten periode 2016-2021 tersebut diduga menerima suap terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Selain itu, Kepala Seksie Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten, Suramlan juga diringkus karena diduga menyuap Sri.
Tim Satuan Tugas KPK mengantongi alat bukti berupa uang senilai Rp2 miliar dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu yang dimasukkan ke dalam dua kardus air kemasan. KPK juga mengamankan uang sebesar 5.700 Dolar AS dan 2.035 Dolar Singapura.
Sri dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Suramlan dijerat sebagai pemberi suap. Di disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: Terkait Pengadaan Satelit Monitoring, KPK Periksa Pejabat Bakamla
Berita Terkait
Terpopuler
- Parfum Paling Wangi Rasa Apa? Ini 5 Rekomendasi Aroma yang Populer
- 5 Rekomendasi Lipstik Wardah untuk Usia 40-an yang Elegan, Nyaman di Bibir dan Awet
- 5 HP Samsung Galaxy A Series Termurah: Layar Super AMOLED, 5G hingga NFC
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Pesaing Vario 125 dari Yamaha, Tampang Bernuansa R1M
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
3 Sunscreen Jepang agar Kulit Tampak Awet Muda, Lengkap Review Pembeli
-
Perjalanan Irwansyah Damanik, dari Pedagang Pasar Malam ke Bintang Warintil
-
Kemendag Menang Sengketa WTO, Akses Ekspor Rp7,34 Triliun ke Eropa Berhasil Diselamatkan
-
Tumpuk Sampah Sembarangan di Jakarta Bisa Berujung Denda Rp 500 Ribu
-
Meski Amplop Dikembalikan, KPK Bisa Jerat Raja Juli dengan Pasal Suap dan Gratifikasi
-
Anak Kecanduan Gawai Picu Gagal Ginjal dan Diabetes, Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras
-
Sopir Truk Wing Box Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Pantura yang Tewaskan 12 Pengantar Pengantin
-
Lebak Darurat Air Bersih, Kemarau Panjang Landa 90 Desa di 23 Kecamatan
-
Disebut Medali 'Cokelat', Konate: Prancis Serius Bidik Tempat Ketiga di Piala Dunia 2026
-
Jaga Marwah Kota Santri, DPRD Cianjur Desak Aturan Tegas Sanksi ASN Terafiliasi LGBT