Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1). [suara.com/Oke Atmaja]
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengalokasikan penambahan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menanggapi pernyataan mantan anggota panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK Jilid IV Yenti Ganarsih yang menyarankan Pemerintah mendukung penambahan anggaran lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
"Presiden berkomitmen memperkuat KPK berupa penambahan anggaran dan penambahan SDM," kata Johan dikonfirmasi, Jumat (13/1/2017).
Namun Johan Budi berharap KPK bisa memberikan usulan apa yang dibutuhkan dari Pemerintah. Menurut Johan, memang mekanismenya adalah KPK mengusulkan ke pemerintah, kemudian pemerintah membahas usulan KPK tersebut dengan DPR.
Johan menjelaskan, untuk meningkatkan anggaran itu, KPK harus mengajukan peningkatan anggaran Pemerintah. Kemudian Pemerintah membahasnya dengan DPR untuk diputuskan. Namun penambahan anggaran itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Setuju atau tidak (DPR), komitmen Presiden memperkuat KPK. Kalau butuh anggaran, ya tentu harus melihat kondisi perekonomian," ujar dia.
Belakangan ini muncul berbagai kiritik terhadap KPK yang lebih banyak menangkap kasus-kasus kelas "teri", dan jarang mengungkap kasus korupsi yang besar. Mengenai hal itu Johan enggan berkomentar.
"Jangan tanya saya, tapi apakah Presiden berkomitmen memperkuat KPK, iya. Sejak awal di sana (KPK) anggarannya naik," tutur mantan Juru Bicara KPK tersebut.
Kamis (12/1/2017) kemarin, sejumlah mantan anggota Pansel mendatangi KPK. Mereka adalah Yenti Ganarsih, Enny Nurbaningsih, Diani Sadiawati, Harkristuti Harkrisnowo dan Natalia Subagyo.
Mereka datang menemui lima pimpinan KPK untuk menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat mengenai KPK.
"Kalau memang negara ini fokusnya pemberantasan korupsi juga harus komprehensif, anggarannya ditambah, SDM-nya ditambah karena kemungkinan mereka juga SDM-nya belum cukup. Kalau saya inginkan masalah anggaran ya tambahkan anggaran, kalau mau komitmen berantas korupsi jangan hanya menyalahkan KPK agak kesulitan dengan banyak kasus," kata Yenti di Gedung KPK.
Menurut dia, banyak masyarakat kecewa kepada KPK karena tidak ada pengungkapan kasus-kasus lama, seperti Century dan lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar