Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1). [suara.com/Oke Atmaja]
Baca 10 detik
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengalokasikan penambahan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menanggapi pernyataan mantan anggota panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK Jilid IV Yenti Ganarsih yang menyarankan Pemerintah mendukung penambahan anggaran lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
"Presiden berkomitmen memperkuat KPK berupa penambahan anggaran dan penambahan SDM," kata Johan dikonfirmasi, Jumat (13/1/2017).
Namun Johan Budi berharap KPK bisa memberikan usulan apa yang dibutuhkan dari Pemerintah. Menurut Johan, memang mekanismenya adalah KPK mengusulkan ke pemerintah, kemudian pemerintah membahas usulan KPK tersebut dengan DPR.
Johan menjelaskan, untuk meningkatkan anggaran itu, KPK harus mengajukan peningkatan anggaran Pemerintah. Kemudian Pemerintah membahasnya dengan DPR untuk diputuskan. Namun penambahan anggaran itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Setuju atau tidak (DPR), komitmen Presiden memperkuat KPK. Kalau butuh anggaran, ya tentu harus melihat kondisi perekonomian," ujar dia.
Belakangan ini muncul berbagai kiritik terhadap KPK yang lebih banyak menangkap kasus-kasus kelas "teri", dan jarang mengungkap kasus korupsi yang besar. Mengenai hal itu Johan enggan berkomentar.
"Jangan tanya saya, tapi apakah Presiden berkomitmen memperkuat KPK, iya. Sejak awal di sana (KPK) anggarannya naik," tutur mantan Juru Bicara KPK tersebut.
Kamis (12/1/2017) kemarin, sejumlah mantan anggota Pansel mendatangi KPK. Mereka adalah Yenti Ganarsih, Enny Nurbaningsih, Diani Sadiawati, Harkristuti Harkrisnowo dan Natalia Subagyo.
Mereka datang menemui lima pimpinan KPK untuk menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat mengenai KPK.
"Kalau memang negara ini fokusnya pemberantasan korupsi juga harus komprehensif, anggarannya ditambah, SDM-nya ditambah karena kemungkinan mereka juga SDM-nya belum cukup. Kalau saya inginkan masalah anggaran ya tambahkan anggaran, kalau mau komitmen berantas korupsi jangan hanya menyalahkan KPK agak kesulitan dengan banyak kasus," kata Yenti di Gedung KPK.
Menurut dia, banyak masyarakat kecewa kepada KPK karena tidak ada pengungkapan kasus-kasus lama, seperti Century dan lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!