Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1). [suara.com/Oke Atmaja]
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengalokasikan penambahan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menanggapi pernyataan mantan anggota panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK Jilid IV Yenti Ganarsih yang menyarankan Pemerintah mendukung penambahan anggaran lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
"Presiden berkomitmen memperkuat KPK berupa penambahan anggaran dan penambahan SDM," kata Johan dikonfirmasi, Jumat (13/1/2017).
Namun Johan Budi berharap KPK bisa memberikan usulan apa yang dibutuhkan dari Pemerintah. Menurut Johan, memang mekanismenya adalah KPK mengusulkan ke pemerintah, kemudian pemerintah membahas usulan KPK tersebut dengan DPR.
Johan menjelaskan, untuk meningkatkan anggaran itu, KPK harus mengajukan peningkatan anggaran Pemerintah. Kemudian Pemerintah membahasnya dengan DPR untuk diputuskan. Namun penambahan anggaran itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Setuju atau tidak (DPR), komitmen Presiden memperkuat KPK. Kalau butuh anggaran, ya tentu harus melihat kondisi perekonomian," ujar dia.
Belakangan ini muncul berbagai kiritik terhadap KPK yang lebih banyak menangkap kasus-kasus kelas "teri", dan jarang mengungkap kasus korupsi yang besar. Mengenai hal itu Johan enggan berkomentar.
"Jangan tanya saya, tapi apakah Presiden berkomitmen memperkuat KPK, iya. Sejak awal di sana (KPK) anggarannya naik," tutur mantan Juru Bicara KPK tersebut.
Kamis (12/1/2017) kemarin, sejumlah mantan anggota Pansel mendatangi KPK. Mereka adalah Yenti Ganarsih, Enny Nurbaningsih, Diani Sadiawati, Harkristuti Harkrisnowo dan Natalia Subagyo.
Mereka datang menemui lima pimpinan KPK untuk menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat mengenai KPK.
"Kalau memang negara ini fokusnya pemberantasan korupsi juga harus komprehensif, anggarannya ditambah, SDM-nya ditambah karena kemungkinan mereka juga SDM-nya belum cukup. Kalau saya inginkan masalah anggaran ya tambahkan anggaran, kalau mau komitmen berantas korupsi jangan hanya menyalahkan KPK agak kesulitan dengan banyak kasus," kata Yenti di Gedung KPK.
Menurut dia, banyak masyarakat kecewa kepada KPK karena tidak ada pengungkapan kasus-kasus lama, seperti Century dan lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
10 Ide Hadiah Lomba 17 Agustus yang Unik dan Terjangkau, Bermanfaat untuk Sehari-hari
-
Pimpinan Komisi III DPR Kompak Bantah Surpres Pergantian Kapolri Listyo Sigit
-
Jaksa Agung Resmi Berhentikan Sementara Febrie Adriansyah sebagai Jaksa
-
Cara Aktivasi Token QLola by BRI untuk Transaksi Bisnis Aman
-
Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
-
Keluarga Almarhum Haji Abdul Halim Ali Kembalikan Rp127 Miliar ke Negara, Dicicil 12 Bulan
-
Mapolsek Beji Memanas! Warga Gununggangsir Tuntut Nyawa Widi Dibayar Keadilan
-
20 Ide Lomba 17 Agustus Seru buat Ibu-Ibu, Bikin Perayaan HUT ke-81 RI Makin Meriah
-
Perusahaan Penimbun Sampah Liar di Kramat Jati Wajib Ganti Rugi
-
J.C. STAFF Garap Anime Wound & Bandage, Romcom Putri Yakuza dan Pengasuhnya