Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1). [suara.com/Oke Atmaja]
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengalokasikan penambahan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menanggapi pernyataan mantan anggota panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK Jilid IV Yenti Ganarsih yang menyarankan Pemerintah mendukung penambahan anggaran lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
"Presiden berkomitmen memperkuat KPK berupa penambahan anggaran dan penambahan SDM," kata Johan dikonfirmasi, Jumat (13/1/2017).
Namun Johan Budi berharap KPK bisa memberikan usulan apa yang dibutuhkan dari Pemerintah. Menurut Johan, memang mekanismenya adalah KPK mengusulkan ke pemerintah, kemudian pemerintah membahas usulan KPK tersebut dengan DPR.
Johan menjelaskan, untuk meningkatkan anggaran itu, KPK harus mengajukan peningkatan anggaran Pemerintah. Kemudian Pemerintah membahasnya dengan DPR untuk diputuskan. Namun penambahan anggaran itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Setuju atau tidak (DPR), komitmen Presiden memperkuat KPK. Kalau butuh anggaran, ya tentu harus melihat kondisi perekonomian," ujar dia.
Belakangan ini muncul berbagai kiritik terhadap KPK yang lebih banyak menangkap kasus-kasus kelas "teri", dan jarang mengungkap kasus korupsi yang besar. Mengenai hal itu Johan enggan berkomentar.
"Jangan tanya saya, tapi apakah Presiden berkomitmen memperkuat KPK, iya. Sejak awal di sana (KPK) anggarannya naik," tutur mantan Juru Bicara KPK tersebut.
Kamis (12/1/2017) kemarin, sejumlah mantan anggota Pansel mendatangi KPK. Mereka adalah Yenti Ganarsih, Enny Nurbaningsih, Diani Sadiawati, Harkristuti Harkrisnowo dan Natalia Subagyo.
Mereka datang menemui lima pimpinan KPK untuk menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat mengenai KPK.
"Kalau memang negara ini fokusnya pemberantasan korupsi juga harus komprehensif, anggarannya ditambah, SDM-nya ditambah karena kemungkinan mereka juga SDM-nya belum cukup. Kalau saya inginkan masalah anggaran ya tambahkan anggaran, kalau mau komitmen berantas korupsi jangan hanya menyalahkan KPK agak kesulitan dengan banyak kasus," kata Yenti di Gedung KPK.
Menurut dia, banyak masyarakat kecewa kepada KPK karena tidak ada pengungkapan kasus-kasus lama, seperti Century dan lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?