Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1). [suara.com/Oke Atmaja]
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengalokasikan penambahan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menanggapi pernyataan mantan anggota panitia seleksi (Pansel) komisioner KPK Jilid IV Yenti Ganarsih yang menyarankan Pemerintah mendukung penambahan anggaran lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
"Presiden berkomitmen memperkuat KPK berupa penambahan anggaran dan penambahan SDM," kata Johan dikonfirmasi, Jumat (13/1/2017).
Namun Johan Budi berharap KPK bisa memberikan usulan apa yang dibutuhkan dari Pemerintah. Menurut Johan, memang mekanismenya adalah KPK mengusulkan ke pemerintah, kemudian pemerintah membahas usulan KPK tersebut dengan DPR.
Johan menjelaskan, untuk meningkatkan anggaran itu, KPK harus mengajukan peningkatan anggaran Pemerintah. Kemudian Pemerintah membahasnya dengan DPR untuk diputuskan. Namun penambahan anggaran itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Setuju atau tidak (DPR), komitmen Presiden memperkuat KPK. Kalau butuh anggaran, ya tentu harus melihat kondisi perekonomian," ujar dia.
Belakangan ini muncul berbagai kiritik terhadap KPK yang lebih banyak menangkap kasus-kasus kelas "teri", dan jarang mengungkap kasus korupsi yang besar. Mengenai hal itu Johan enggan berkomentar.
"Jangan tanya saya, tapi apakah Presiden berkomitmen memperkuat KPK, iya. Sejak awal di sana (KPK) anggarannya naik," tutur mantan Juru Bicara KPK tersebut.
Kamis (12/1/2017) kemarin, sejumlah mantan anggota Pansel mendatangi KPK. Mereka adalah Yenti Ganarsih, Enny Nurbaningsih, Diani Sadiawati, Harkristuti Harkrisnowo dan Natalia Subagyo.
Mereka datang menemui lima pimpinan KPK untuk menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat mengenai KPK.
"Kalau memang negara ini fokusnya pemberantasan korupsi juga harus komprehensif, anggarannya ditambah, SDM-nya ditambah karena kemungkinan mereka juga SDM-nya belum cukup. Kalau saya inginkan masalah anggaran ya tambahkan anggaran, kalau mau komitmen berantas korupsi jangan hanya menyalahkan KPK agak kesulitan dengan banyak kasus," kata Yenti di Gedung KPK.
Menurut dia, banyak masyarakat kecewa kepada KPK karena tidak ada pengungkapan kasus-kasus lama, seperti Century dan lainnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Pilihan Sepatu Running Lokal Rp100 Ribuan, Murah tapi Kualitas Bukan Kaleng-Kaleng
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Mencerahkan Wajah, Cukup 3 Langkah Praktis Murah Meriah!
Pilihan
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
Terkini
-
Titah Kaesang Pangarep di Papua Barat: Jangan Biarkan Pembangunan Infrastruktur Terhenti
-
Hormati Pertemuan PGI - HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
-
Dosen UI: Tantangan Literasi Bencana Ada pada Aksi, Bukan Sekadar Informasi
-
Geruduk Kementerian Diktisaintek, BEM SI Teriakan Tiga Dosa Perguruan Tinggi
-
Prabowo Panggil Mendiktisaintek, Kampus Diminta Jadi Mitra Pemda Atasi Masalah Daerah
-
Ribka Haluk: Keselarasan Kebijakan Pusat - Daerah Kunci Sukses PSN Pantura Jawa
-
Telisik Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Periksa Dinas PU Hingga Sopir Green SM
-
Kapal Perang AS Terjang Iran di Selat Hormuz dengan Dalih "Project Freedom"
-
Polisi Ciduk Pelaku Penusukan Terhadap Ibu di Pondok Aren Tangsel, Motif Masih Dalam Penyelidikan
-
Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natalie Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Video Ceramah JK