Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan 135 ribu pegawai baik PNS maupun non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama ini Djarot mengklaim Pemprov DKI Jakarta telah memastikan kinerja para pegawai DKI Jakarta maksimal.
"Sekarang ini kita ukur dengan indikator kinerja yang dilakukan setiap bulan," kata Ahok dalam acara debat kedua Pilgub DKI Jakarta 2017, di Jakarta, Jumat (27/1/2017).
Menurut Djarot, pengukuran indikator kinerja diukur dengan berbagai parameter yang konkret. Misalkan seberapa jauh penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) tersalurkan dengan tepat. Atau Dinas Tata Air mengatur ketinggian permukaan saluran air di wilayah DKI Jakarta.
"Performa mereka diukur setiap bulan. Hasil penilaian itu, mempengaruhi berapa besar tunjangan kinerja yang mereka terima setiap bulan," ujar Djarot.
Djarot mengklaim cara ini akan mendorong pegawai DKI merasa terdorong dengan untuk memaksimalkan kerjanya setiap saat.
Berita Terkait
-
Debat Kedua, Polwan Disiagakan Buat Pembatas Massa Pendukung
-
Jelang Debat Kedua, Sejumlah Ketum Parpol Pengusung akan Hadir
-
Jelang Debat Kedua, Begini Aktivitas Sandiaga di Pagi Hari
-
Usai Jadi Saksi Sidang Ahok, Habib Ini Mengaku Diteror Terus
-
Kampanye ke Pesanggrahan, Ahok Pastikan Relokasi Pemukiman
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur