Suara.com - Yahya (18) yang menjadi terdakwa perobek bendera Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, divonis hukuman 15 hari penjara oleh majelis hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jember, Selasa (31/1/2017).
Hakim Ketua Slamet Budiono dalam persidangan mengatakan putusan tersebut ditetapkan setelah majelis hakim mendengarkan keterangan tujuh orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut.
"Putusan itu juga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perusakan terhadap sebuah bendera NU dan sebuah umbul-umbul NU di Kecamatan Puger," tuturnya.
Hal itu juga berdasarkan pasal 407 KUHP tentang Tindak Pidana Pengrusakan dan perbuatan tersebut dilakukan setelah terdakwa merasa tidak terima dikatakan sebagai penganut Syiah oleh beberapa warga NU.
"Pertimbangan yang dianggap memberatkan sehingga hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara, karena perbuatan terdakwa dianggap cukup meresahkan masyarakat dan dapat memicu bibit-bibit kebencian, serta permusuhan di antara warga karena beberapa tahun lalu di Puger sempat terjadi konflik yang dipicu oleh isu SARA," katanya.
Sedangkan pertimbangan yang meringankan, lanjut Slamet, terdakwa dinilai sopan dalam mengikuti jalannya persidangan dan terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan vonis yang dijatuhkan itu mampu membuat terdakwa memperbaiki sikapnya.
Menanggapi putusan majelis hakim, perwakilan keluarga terdakwa, Hasanudin mengatakan, pihaknya akan menggunakan waktu yang diberikan majelis hakim selama tujuh hari untuk berpikir terlebih dahulu.
"Yahya masih butuh bertemu keluarga untuk meminta pertimbangan dan saran apakah menerima atau menolak putusan hakim tersebut," katanya singkat.
Sementara Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecong M. Yasin Yusuf Ghozali mengatakan pihaknya kurang puas terhadap vonis majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dinilai masih terlalu ringan.
"Kami menganggap vonis yang dijatuhkan hakim terlalu ringan, namun kami tetap mematuhi keputusan hukum dan berusaha meredam gejolak warga NU untuk tidak melakukan aksi anarkis, serta menghormati putusan pengadilan dengan mengupayakan perdamaian," ujarnya.(Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT