Menteri Yasonna Pastikan Pemerintah Tidak Sadap SBY

Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ikut menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyadapan dirinya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin yang mengarahkan isu penyadapan dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi tak memiliki kaitan dengan penyadapan tersebut. 

"Nggak mungkin. Kita tahu lah, kita tidak mungkin itu," ujar Yasonna di sela-sela Pertemuan The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security, di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (2/2/2017). 

Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan intervensi terkait penyadapan terhadap mantan Presiden ke enam. Namun penyadapan bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti KPK, polisi dan Jaksa Agung, jika seseorang tersangkut kasus. 

"Pemerintah kita jamin tidak mau melakukan intervensi penyadapan. Kecuali ada tindakan hukum oleh KPK, polisi, Jaksa Agung, itukan penegakkan hukum," katanya. 

Ketika ditanya siapa pihak yang melakukan penyadapan, Yasonna meminta untuk mengkonfirmasi kepada tim kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. 

"Ya ditanya aja ke pengacara Ahok," ucap Politisi PDI Perjuangan. 

Ia pun menuturkan bahwa dugaan penyadapan itu tidak dibesar-besarkan. Pasalnya kedua pihak sudah saling memaafkan. 

"Saya kira sudahlah, apalagi Pak Kiai sudah memaafkan Pak Ahok. Pak Ahok juga sudah minta maaf. Sudah saling memaafkan, " kata dia.