Suara.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan kembali menegaskan komitmennya menolak proyek reklamasi teluk Jakarta. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara "Parade Nelayan Tolak Reklamasi" di Tempat Pelelangan Ikan, kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (8/2/2017).
Namun yang menjadi pertanyaan, akan dijadikan apa lahan yang sudah terlanjur direklamasi tersebut? Kata Anies, jika ia dan pasangannya Sandiaga Uno, terpilih di Pilkada DKI Jakarta, dia akan memanfaatkan semua lahan itu kepenting publik secara luas.
"Akan dibangun fasilitas-fasilitas publik yang bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk warga. Tidak hanya bermanfaat untuk sebagian warga," kata Anies.
Menurut Anies, pada intinya reklamasi tersebut akan berjalan lancar apabila pembangunannya mengikuti prosedur dan menghadirkan keadilan bagi warga sekitar.
Sedangkan yang terjadi saat ini, kata dia, Pemprov DKI justru tidak ikuti prosedur yang berlaku dan berorientasi komersil.
"Kalau harus melakukan amdal, ya harus amdal dulu dikerjakan. Problemnya kan karena prosedur itu tidak dilewati karena itu kita menolak. Kalau semua prosedur dilewati sesuai dengan Undang-undang, maka pasti akan berjalan dengan baik, maka pasti akan munculkan keadilan," ujar Anies.
"Justru masalah di sini karena prosedur tidak dilewati, lalu pemanfaatannya juga untuk komersil dan privat, sehingga itu menimbulkan masalah," tambah Anies.
Anies mengaku tidak takut apabila digugat pengembang yang sudah terlanjur mengeluarkan dana besar untuk proyek tersebut.
"Justru harus dicek, pengembang yang sudah melakukan itu sudah mengikuti peraturan atau tidak? Sudah adakah IMB? sudah adakah Amdal? bahkan PTUN-nya saja, warga yang menang dibandingkan Pemda," kata Anies.
Baca Juga: Empat Partai Baru Tolak Presidential Threshold, Ini Alasannya
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu