Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mempersilakan FPI dan organisasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI untuk menyelenggarakan aksi pada Sabtu (11/2/2017), asalkan tetap menaati peraturan hukum.
"Tapi kalau dari pihak saya, sebagai pemangku kepentingan yang memegang masalah hukum, ketertiban dan keamanan, saya hanya mengatakan bahwa, silakan saja kalau ada aktivitas, tapi jangan sampai melanggar hukum," kata Wiranto usai menerima kunjungan Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Nasir dan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab di rumah dinas, Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).
Wiranto sudah bicara panjang lebar dengan kedua tokoh yang punya andil besar dalam aksi 4 November dan 2 Desember 2016.
Wiranto berharap jika FPI dan GNPF tetap melangsungkan aksi 11 Februari jangan sampai menakutkan sebagaimana isu yang beredar selama ini.
"Oleh karena itu, mudah-mudahan tanggal 11 yang isunya menakutkan masyarakat, isunya kan ada macam-macam, nah sore hari ini kita tepis bersama bahwa tanggal 11 mudah-mudahan tetap bisa kita jalani dengan aman dan tertib," katanya.
Dalam pertemuan tadi rencana aksi 11 Februari juga dibicarakan. FPI dan GNPF berkomitmen untuk melakukan aksi damai di hari yang bertepatan dengan hari terakhir masa kampanye pilkada Jakarta.
"Tadi sudah diperbincangkan bahwa aktivitas yang akan dilakukan betul-betul tidak melanggar hukum yang sudah kita tentukan, terkait masalah-masalah unjuk rasa dan menyangkut masalah pemilu pilkada ini," kata Wiranto.
Di tempat terpisah, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menyampaikan bahwa FPI dan sejumlah ormas sudah membatalkan rencana aksi jalan kaki dari Masjid Istiqlal ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada 11 Februari. Mereka menyatakan hanya akan melakukan kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal.
"Tanggal 11 besok sudah ada pengumuman dari mereka bahwa tidak jadi, akan ada pengumpulan massa di Istiqlal untuk ada doa bersama boleh," kata Iriawan di Polda Metro Jaya.
Kapolda mengaku senang dengan kesadaran perwakilan ormas.
"Tidak boleh ada pengumpulan massa sehingga ada kumpulan untuk kampanye itu tidak boleh, tapi kalau mau khatam Al Quran, saya senang sekali," kata dia.
Kapolda mengatakan jika nanti tetap ada kelompok yang jalan kaki ke Monas dengan mengganggu hak publik, petugas akan menanganinya.
"Tidak boleh, kalau ada aksi itu akan kami tindak lanjuti," katanya.
Berita Terkait
-
Lima Tahun Tragedi KM 50, Ini Alasan FPI Tetap Suarakan Keadilan di Depan Komnas HAM
-
Tuntut Keadilan Tragedi KM 50, FPI Gelar Aksi Damai di Depan Komnas HAM
-
FPI Desak BIN dan BAIS Tangkap Dua Eks Tentara Israel di Bali
-
Heboh Mantan Tentara Israel di Bali, Diduga Mata-mata: Ini Operasi Intelijen Negara Musuh
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta