Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta [suara.com/Erick Tanjung]
Keresahan sosial politik Indonesia saat ini harus segera disikapi dengan cara tidak saling provokasi dan tidak saling propaganda kepentingan kelompok. Jika terus menerus terjadi provokasi dan propaganda dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara kesatuan Indonesia akan goyah.
“Ini masalah kesadaran pribadi dan juga kelompok untuk tidak saling memperkeruh keadaan. Negara ini dibentuk dari nilai-nilai Pancasila yang mengokohkan Indonesia menjadi tidak runtuh. Sehingga, menjadi negara yang lebih tangguh, dan patriotisme yang tinggi,” ujar Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat Zulkifli Hasan, hari ini.
Menurut Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang resah saat ini adalah masyarakat. Masyarakat yang sudah melek teknologi akan mencerna informasi seadanya tanpa tahu kebenarannya.
“Masyarakat melihat kalangan tertentu saling menyerang opini, saling menyudutkan kebijakan lama dan baru, juga saling mengklaim kebenaran. Ini yang harus disadari dampaknya. Tidak hanya negara, tapi individu dan kelompok juga yang dirugikan,” ujar mantan Menteri Kehutanan.
Jika masalah itu terus terjadi, Zulkifli Hasan mengatakan yang diuntungkan adalah pencipta hoax. Orang yang berada di belakang hoax, katanya, adalah mereka yang aspirasinya tersumbat.
“Mau demo, mereka (kalangan hoak) anggap tidak efektif menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
“Dan akhirnya, kalangan hoak ini menyalurkan kegelisahannya dengan menggalang opini di media sosial. Saling sahut dan menyahut, dan akhirnya menjadi blunder aspirasinya. Yang terjadi, saling lempar gosip yang tidak benar dengan menggunakan istilah ‘kabarnya’, ‘isunya’ dan lainnya dengan sumber tidak jelas,” ujar Zulkifli.
Agar tidak semakin blunder, Zulkifli menyarankan semua kalangan berpikir jangka panjang untuk bangsa Indonesia.
“Kepercayaan, itu yang mestinya dikedepankan oleh semua kelompok. Jangan sampai dalam hati kecil masyarakat, justru kekalutan ini akan dijadikan bahan tertawaan yang membodohi bukan karena lucu,” ujarnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Zulhas Dorong Pesantren Dirikan Koperasi Desa, Jadikan Pusat Ekonomi Umat
-
Zita Anjani Lulusan Apa? Banjir Kritik Usai Mendadak Batal Isi Seminar di Unpad
-
5 Kontroversi Zita Anjani, Unggah Produk Pro Zionis Hingga Pembatalan Seminar
-
Inikah 3 Permintaan Zita Anjani Sebelum Batal Datang Seminar? Bikin Dosen Emosi, Panitia Istighfar
-
Kontroversi Zita Anjani: Batal Sepihak Seminar Unpad, Unggahan Gym Picu Amarah Publik
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu