Suara.com - Sinergi antarlembaga diperlukan untuk menjaga kebhinnekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga itu di antaranya kampus dan lembaga keagamaan.
"Pemerintah DIY perlu secepatnya berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan agar keistimewaan Yogyakarta bukan hanya sekadar istimewa secara undang-undang, tetapi juga istimewa dalam hal keadilan," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif di Yogyakarta, Sabtu (18/2/2017).
Hal itu dia katakan di seminar 'Meneguhkan Keistimewaan Yogyakarta Melalui Kesadaran Keagamaan dan Kebhinnekaan Menuju Kota Toleransi'. Syafii mengatakan Yogyakarta yang memiliki beberapa keistimewaan jangan sampai keistimewaannya hanya sebagai simbol.
"Jika dilihat tingkat kemiskinan di Yogyakarta masih meningkat, dan harus ditangani secara serius. Dalam penanganannya harus dengan mendekatkan jarak antara yang 'punya' dan 'tidak punya'," kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.
Menurut dia, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan itu harus dijembatani karena jika dibiarkan akan mengganggu kebhinnekaan. Masih adanya permasalahan itu menunjukkan penerapan Sila Kelima Pancasila masih menggantung di awan.
"Kondisi Indonesia saat ini khususnya di DIY dalam penerapan Sila Kelima tersebut masih jauh dari harapan. Selain itu, Sila Kelima yang juga termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 juga belum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat," kata Syafii.
Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta Johanes Eka Priyatma mengatakan penerapan keadilan tidak jauh dari pelaksanaan hukum positif. Pelaksanaan hukum positif akan menciptakan masyarakat yang baik dan toleran.
"Pembangunan sistem hukum yang mampu menopang toleransi menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya dalam ranah pendidikan sehingga sekolah dan perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting," kata Eka.
Seminar yang dihadiri 150 peserta dari berbagai kalangan seperti dosen, mahasiswa, budayawan, dan tokoh agama itu diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIY. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Buya Syafii Maarif Sarankan Jokowi Bujuk PDIP Tolak Revisi UU KPK
-
Buya Syafii Maarif Berharap Jokowi Akhiri Bencana Asap Tahunan
-
Ormas Sayap Muhammadiyah Tak Senang Buwas Kritik Syafii Maarif
-
Buku Ini Merekam Riwayat Intelektual Seorang Syafii Maarif
-
Belum Ada Negarawan yang Pikirkan Bangsa 1.000 Tahun ke Depan
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak
-
MBG Disetop Saat Libur Sekolah, BGN Disomasi: Ibu Hamil dan Balita Tetap Butuh Nutrisi!
-
Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal saat Ikut Latihan Militer
-
Sering Mangkir, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Model Fitri Assidikki
-
Klaim MBG Bukan Proyek! KemenHAM: Ini Instrumen Negara Penuhi Hak Dasar Siswa
-
Gagal Jadi JC, Sony Sonjaya Ternyata Belum Akui Perbuatan di Kasus Korupsi MBG
-
Satu Tahun Dicuekin, Fariz RM Akhirnya 'Gas Pol' Seret Pelanggar Hak Cipta Lagunya ke Polisi
-
Militerisme Menguat! 1.047 Pembela HAM Diserang di Era Prabowo-Gibran
-
Resmi! Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya: Dia Pelaku Utama
-
Jejak Kelam Taufik Hidayat: Mantan Istri Juga Pernah Disiksa, Polisi Duga Masih Ada Korban Lain