Suara.com - Sinergi antarlembaga diperlukan untuk menjaga kebhinnekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga itu di antaranya kampus dan lembaga keagamaan.
"Pemerintah DIY perlu secepatnya berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan agar keistimewaan Yogyakarta bukan hanya sekadar istimewa secara undang-undang, tetapi juga istimewa dalam hal keadilan," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif di Yogyakarta, Sabtu (18/2/2017).
Hal itu dia katakan di seminar 'Meneguhkan Keistimewaan Yogyakarta Melalui Kesadaran Keagamaan dan Kebhinnekaan Menuju Kota Toleransi'. Syafii mengatakan Yogyakarta yang memiliki beberapa keistimewaan jangan sampai keistimewaannya hanya sebagai simbol.
"Jika dilihat tingkat kemiskinan di Yogyakarta masih meningkat, dan harus ditangani secara serius. Dalam penanganannya harus dengan mendekatkan jarak antara yang 'punya' dan 'tidak punya'," kata Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.
Menurut dia, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan itu harus dijembatani karena jika dibiarkan akan mengganggu kebhinnekaan. Masih adanya permasalahan itu menunjukkan penerapan Sila Kelima Pancasila masih menggantung di awan.
"Kondisi Indonesia saat ini khususnya di DIY dalam penerapan Sila Kelima tersebut masih jauh dari harapan. Selain itu, Sila Kelima yang juga termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 juga belum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat," kata Syafii.
Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta Johanes Eka Priyatma mengatakan penerapan keadilan tidak jauh dari pelaksanaan hukum positif. Pelaksanaan hukum positif akan menciptakan masyarakat yang baik dan toleran.
"Pembangunan sistem hukum yang mampu menopang toleransi menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya dalam ranah pendidikan sehingga sekolah dan perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting," kata Eka.
Seminar yang dihadiri 150 peserta dari berbagai kalangan seperti dosen, mahasiswa, budayawan, dan tokoh agama itu diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIY. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Buya Syafii Maarif Sarankan Jokowi Bujuk PDIP Tolak Revisi UU KPK
-
Buya Syafii Maarif Berharap Jokowi Akhiri Bencana Asap Tahunan
-
Ormas Sayap Muhammadiyah Tak Senang Buwas Kritik Syafii Maarif
-
Buku Ini Merekam Riwayat Intelektual Seorang Syafii Maarif
-
Belum Ada Negarawan yang Pikirkan Bangsa 1.000 Tahun ke Depan
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM