Suara.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2017). Mereka datang untuk melaporkan kegiatan Dies Natalis HMI ke 70.
"Kami menyampaikan 10 komitmen HMI kepada Presiden, dan harapan tentang bagaimana penyelesaian persoalan keumatan dan kebangsaan, termasuk kasus penistaan agama," kata Ketua Umum PB HMI Mulyadi P. Tamsir.
Selain itu, HMI juga menyampaikan sejumlah kasus dugaan tindak pidana, di antaranya dugaaan pencucian uang yang menjadikan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir menjadi salah satu saksi di Bareskrim Polri.
"Kami harapkan juga ada penyelesaian kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, diskriminasi hukum," ujar dia.
Mulyadi menilai Jokowi merespon dengan baik atas sikap HMI.
Berikut adalah sepuluh komitmen HMI:
Satu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan segala keanekaragaman suku, agama, dan budaya.
Dua, menegakkan dan menyebarkan ajaran islam dengan sepenuh penuhnya berdasarkan Al Quran dan hadits menjadi garda terdepan dalam menjaga wibawa dan kehormatan alim ulama sebagai pemimpin tertinggi umat Islam.
Tiga, menegakkan hukum yang berkeadilan dan menolak pelaksanaan hukum yang diskriminatif terhadap masyarakat indonesia.
Empat, melindungi pemanfaatan sumber daya alam indonesia, menolak segala bentuk eksploitasi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Lima, membangun sumberdaya manusia yang berakhlakul karimah, kompetitif dan berdaya saing global.
Enam, membangun sistem perekonomian yang berpihak terhadap suluruh rakyat Indonesia.
Tujuh, mengembangkan industri dalam negeri, berupaya mewujudkan Indonesia sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dunia, serta menolak masuknya imigran asing yang dapat mengancam kesempatan kerja rakyat Indonesia.
Delapan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan, menolak liberalisasi dan politik dinasti.
Sembilan, menolak berkembangnya paham komunis di Indonesia yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sepuluh, memerangi peredaran dan penggunaan narkoba yang dapat mengancam masa depan generasi muda Indonesia.
Berita Terkait
-
Soal Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota Komisi VI DPR: Rugi Ini Siapa Yang Akan Talangi?
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Aktivis Serukan Pemuka Agama Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik
-
Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Hamid Digelandang ke KPK Besok
-
Prabowo ke Tanah Abang! KAI Ungkap Agenda Mendadak di Istana
-
Jadi Event Lari Nol Emisi Pertama di Indonesia, PLN Electric Run 2025 Berlangsung Sukses
-
Tertunduk Lesu, Onad Kirim Pesan Cinta untuk Istri Usai Asesmen Narkoba
-
Lewat Grand Final Duta DPD, Sultan Najamudin Ajak Anak Muda Menjadi Aspirasi Daerah
-
Joget DPR di Depan Prabowo-Gibran: Saksi Ungkap Fakta Mengejutkan di Sidang MKD!
-
KPK Terbitkan Sprindik Baru dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah dan Produk Kilang Pertamina-Petral
-
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Jadi Operasi Tangkap Tangan Keenam di 2025
-
BREAKING NEWS! KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid