Suara.com - Sejumlah ulama yang juga pimpinan ormas Islam terbesar di Kota Bogor, Jawa Barat, menyikapi rencana aksi 21 Februari 2017, dan sepakat tidak akan turun terlibat dalam aksi ke gedung DPR dan MPR RI tersebut.
Ketua PCNU Kota Bogor KH Zaenal Abidin saat ditemui, Senin (20/2/2017), menyatakan menolak masyarakatnya maupun jamaahnya untuk berangkat aksi ke Jakarta, Selasa (21/2).
"Karena kami khawatir jamaah kita terbawa hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat, atau khawatir saat kita lakukan aksi disana ada menimnulkan sesuatu yang negatif," kata KH Zaenal.
Menurutnya, dikhawatirkan aksi 212 ada yang menumpangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, sementara masyarakat yang ikut aksi tidak tahu apa-apa sehingga dapat menimbulkan efek negatif.
"Maka itu PCNU Kota Bogor menolak, melarang masyarakat maupun jamaah pengajian NU supaya tidak ikut ke Jakarta," katanya.
Zaenal menyebutkan, agama tidak boleh diperjualbelikan, mencari keuntungan demi kepentingan politik praktis karena akan berdampak pada masyarakat yang tidak tahu menahu kepentingan dibelakang politik praktis yang mengatasnamakan agama.
"Takutnya masyarakat menganggap pandangan agama benar, karena sudah pasti agama baik. Padahal di balik itu, yang diajak menggiring umat untuk memilih seseorang yang belum tentu baik pula," katanya.
Ia mengatakan terkait larangan mencampurkan agama dengan persoalan politik telah diatur tegas. Bahkan di tempat ibadah juga dilarang digunakan sebagai mimbar politik. Khatib dalam khutbahnya juga dilarang memberikan tausiah politik praktis.
Zaenal mengatakan, pihaknya telah mengimbau para santri agar tidak ikut dalam aksi 212 karena dikhawatirkan ada kelompok yang menyusupi, membuat ketidakmaslahatan kepada umat dan bangsa.
"Makanya santri dilarang berangkat. Takut mereka tidak tau tujuan kesana mau apa, kalau beribadah kenapa harus jauh-jauh cukup di Bogor saja," katanya.
Zaenal berpesan kepada warga Bogor agar memandang perbedaan sebagai rahmat seperti yang diajarkan Rasulullah, bahwa Islam adalah agama Rahamatan lil'alamin. Indonesia berasal dari suku, agama, etnis, budaya yang berbeda-beda yang harus dihormati.
"Setelah proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari peran tokoh agama sehingga lahirnya Pancasila dan UUD 1945, kini terbentuk NKRI yang harus dipelihara oleh masyarakat. Menjaga kehormatan dan perbedaan," kata Zaenal.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor, Madrofi menambahkan, pihaknya tidak menerima instruksi atau arahan terkait aksi 212. Tetapi pihaknya tidak bisa melarang jika ada warga secara individu ikut turun aksi ke Jakarta.
"Sebagai pimpinan daerah kami harus patuh dengan instruksi pimpinan atas. Sampai saat ini belum ada instruksi ataupun larangan ikut aksi. Tapi, jika ada yang mau berangkat secara pribadi, itu merupakan hak pribadi masing-masing," katanya.
Saat ditanyai terkait Islam dijadikan sebagai alat politik, menurut Madrofi, agama tidak boleh dijadikan alat politik, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil-alamin.
"Umat Islam dijadikan alat politik itu yang tidak boleh, tapi umat Islam juga tetap berpolitik dan harus paham," katanya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO