Suara.com - Sejumlah ulama yang juga pimpinan ormas Islam terbesar di Kota Bogor, Jawa Barat, menyikapi rencana aksi 21 Februari 2017, dan sepakat tidak akan turun terlibat dalam aksi ke gedung DPR dan MPR RI tersebut.
Ketua PCNU Kota Bogor KH Zaenal Abidin saat ditemui, Senin (20/2/2017), menyatakan menolak masyarakatnya maupun jamaahnya untuk berangkat aksi ke Jakarta, Selasa (21/2).
"Karena kami khawatir jamaah kita terbawa hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat, atau khawatir saat kita lakukan aksi disana ada menimnulkan sesuatu yang negatif," kata KH Zaenal.
Menurutnya, dikhawatirkan aksi 212 ada yang menumpangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, sementara masyarakat yang ikut aksi tidak tahu apa-apa sehingga dapat menimbulkan efek negatif.
"Maka itu PCNU Kota Bogor menolak, melarang masyarakat maupun jamaah pengajian NU supaya tidak ikut ke Jakarta," katanya.
Zaenal menyebutkan, agama tidak boleh diperjualbelikan, mencari keuntungan demi kepentingan politik praktis karena akan berdampak pada masyarakat yang tidak tahu menahu kepentingan dibelakang politik praktis yang mengatasnamakan agama.
"Takutnya masyarakat menganggap pandangan agama benar, karena sudah pasti agama baik. Padahal di balik itu, yang diajak menggiring umat untuk memilih seseorang yang belum tentu baik pula," katanya.
Ia mengatakan terkait larangan mencampurkan agama dengan persoalan politik telah diatur tegas. Bahkan di tempat ibadah juga dilarang digunakan sebagai mimbar politik. Khatib dalam khutbahnya juga dilarang memberikan tausiah politik praktis.
Zaenal mengatakan, pihaknya telah mengimbau para santri agar tidak ikut dalam aksi 212 karena dikhawatirkan ada kelompok yang menyusupi, membuat ketidakmaslahatan kepada umat dan bangsa.
"Makanya santri dilarang berangkat. Takut mereka tidak tau tujuan kesana mau apa, kalau beribadah kenapa harus jauh-jauh cukup di Bogor saja," katanya.
Zaenal berpesan kepada warga Bogor agar memandang perbedaan sebagai rahmat seperti yang diajarkan Rasulullah, bahwa Islam adalah agama Rahamatan lil'alamin. Indonesia berasal dari suku, agama, etnis, budaya yang berbeda-beda yang harus dihormati.
"Setelah proklamasi kemerdekaan tidak lepas dari peran tokoh agama sehingga lahirnya Pancasila dan UUD 1945, kini terbentuk NKRI yang harus dipelihara oleh masyarakat. Menjaga kehormatan dan perbedaan," kata Zaenal.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bogor, Madrofi menambahkan, pihaknya tidak menerima instruksi atau arahan terkait aksi 212. Tetapi pihaknya tidak bisa melarang jika ada warga secara individu ikut turun aksi ke Jakarta.
"Sebagai pimpinan daerah kami harus patuh dengan instruksi pimpinan atas. Sampai saat ini belum ada instruksi ataupun larangan ikut aksi. Tapi, jika ada yang mau berangkat secara pribadi, itu merupakan hak pribadi masing-masing," katanya.
Saat ditanyai terkait Islam dijadikan sebagai alat politik, menurut Madrofi, agama tidak boleh dijadikan alat politik, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil-alamin.
"Umat Islam dijadikan alat politik itu yang tidak boleh, tapi umat Islam juga tetap berpolitik dan harus paham," katanya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?