Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta, bukan milik suatu perusahaan, tapi milik publik.
Penegasan tersebut untuk menepis tudingan bahwa lahan RPTRA Kalijodo merupakan milik PT Sinarmas Land. Meskipun, pembangunan RPTRA dilakukan memakai dana program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility; CSR) tersebut.
"Saya mau jelaskan, tanah ini bukan punya Sinarmas Land. Sinar mas itu mengeluarkan uang puluhan miliar, supaya bisa memajang tulisan mereknya saja di sini,” tutur Ahok dalam pidato peresmian RPTRA Kalijodo, Rabu (22/2/2017).
Ahok berharap, Sinarmas Land ke depan juga bisa berkontribusi merehabilitasi kali di sekitar Kalijodo. "Makanya saya lagi baik-baikin, sungainya juga (minta diperbaiki), tanggung saya bilang," katanya.
Ia juga menjelaskan, pemprov kekinian sudah memiliki 187 RPTRA yang tersebar di lima wilayah ibu kota. Jumlah itu ditargetkan naik menjadi 200 taman layak anak pada tahun 2017.
"Tahun ini kami rencanakan bangun 200 RPTRA. 100 RPTRA pakai uang APBD, 100 sisanya sumbangan swasta. Semua ini untuk dipakai warga, gratis,” tandasnya.
Kawasan yang dulunya tempat prostitusi terselubung itu, kekinian dilengkapi beragam fasilitas olahraga dan hiburan rakyat. Misalnya, lintasan joging, arena skateboard, sepeda, taman bermain anak, ruang perpustakaan, aula, PKK Gross Mart, ruang laktasi, toilet berpendingin cuaca, lapangan futsal, dan musala.
Dalam peresmian RPTRA Kalijodo, Ahok ditemani Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Selain Megawati, acara juga dihadiri Ketua PKK DKI Jakarta Veronica Tan, Wakil Ketua PKK DKI Happy Farida, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumarnayar.
Baca Juga: Pernah Terseret Kasus Suap, Dua Jaksa DKI Malah Naik Jabatan
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah