Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menggelar workshop perihal persiapan menghadapi Pilkada Jakarta putaran kedua. Workshop itu dihadiri oleh sebagian besar tim sukses pasangan nomor urut tiga tersebut.
Menurut Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai cawagub, dalam acara workshop yang digelar tertutup bagi media itu, sedang dilakukan evaluasi atas perolehan suara secara menyeluruh dari Pilkada DKI putaran pertama.
"Kami melihat ada banyak TPS yang suaranya, hasilnya, kalau istilah saya 'lucu' dengan beberapa TPS. Nanti akan diumumkan TPS mana saja. Dari 13.000 TPS, kalau normal, perolehan normal-lah. Ada yang tinggi, sedang dan rendah. Tapi kami temukan di beberapa TPS nambah di atas 4 persen," kata Anies di DPP Partai Gerindra, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2017).
Anies melanjutkan, kejadian tersebut di luar kebiasaan normal pemilihan umum. Ia pun berharap, hal-hal semacam itu tidak terulang di putaran kedua Pilkada DKI.
"Kami juga temukan seorang lurah yang mengeluarkan surat keterangan. Kemarin sudah dilaporkan ke kepolisian. Artinya, kami ingin pastikan, buktikan (bahwa) Pemda DKI netral dan tidak terlibat dalam operasi pemenangan calon," tutur Anies.
Anies pun memperingatkan kembali para pejabat Pemprov DKI agar tidak terlibat dalam proses pemenangan salah satu paslon.
"Karena kami bukan bagian dari kekuasaan. Kami tidak memiliki alat untuk mengendalikan birokrasi. Bagi mereka yang hari ini bisa mengendalikan birokrasi, jangan pernah main-main dengan Pilkada di Jakarta," tegas Anies.
Menurut Anies pula, tanda-tanda keterlibatan pejabat Pemprov DKI di Pilkada Jakarta sudah mulai terlihat. Dia pun menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang menyalahgunakan jabatannya di Pilkada Jakarta.
"Ini pelajaran bagi kami, agar tak mudah percaya dengan orang-orang yang beroperasi di lapangan. Karena kemarin polos-polos anggota kita bekerja. Ya, karena bagi mereka yang tidak terbiasa melakukan kecurangan, tidak bisa membayangkan orang lain melakukannya," kata Anies.
Anies pun menegaskan, setiap temuan yang mengarah pada kecurangan akan dilaporkan ke pihak berwenang.
"Kami minta bagi aparat kepolisian untuk bertindak dengan obyektif. Jangan aparat kepolisian mendiamkan intimidasi di TPS," kata Anies.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Kapolri Aktif dan Mantan Masuk Daftar Anggota Komisi Reformasi Polri, Prabowo Ungkap Alasannya
-
Nekat Tabrak Maling Bersenpi usai Kepergok Beraksi, Hansip di Cakung Jaktim Ditembak
-
Ketua MPR Ahmad Muzani Prihatin Ledakan di SMAN 72: Desak Polisi Ungkap Motif
-
Kena OTT Bareng Adik, Ini Identitas 7 Orang yang Dicokok KPK Kasus Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
-
Tokoh NU Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Dosanya Lebih Banyak!
-
Pemerintah Dicap Tutup Mata atas Kediktatoran Soeharto, Rezim Nazi Hitler sampai Diungkit, Kenapa?
-
Banyak Siswa SMAN 72 Korban Bom Rakitan Alami Gangguan Pendengaran, 7 Dioperasi karena Luka Parah
-
OTT di Ponorogo, KPK Tangkap Bupati Sugiri Sancoko, Sekda, hingga Adiknya
-
Istana Buka Suara Soal Pro dan Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tiba di KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Bungkam Soal OTT Terkait Jual Beli Jabatan