Polisi Minta Warga Jakarta Melapor Jika ada Hasutan SARA

Suara.com - Pihak kepolisian akan mengantisipasi isu SARA yang muncul di tengah masyarakat menjelang pelaksanaaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017. Hal itu dilakukan menyusul adanya pemasangan spanduk melarang mendoakan jenazah pendukung dan pembela penista agama di beberapa masjid di Jakarta.

"Intinya kalau ada yang seperti itu kami upayakan diturunkan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono kepada Suara.com, Jumat (3/3/2017).

Argo juga memastikan akan memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, agar isu-isu yang bermuatan agama tidak digunakan ketika putaran kedua di mulai.

"Kami koordinasi dengan semua instansi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran," katanya.

Terkait soal adanya kelompok-kelompok yang diduga menggerakan pemasangan spanduk tersebut. Polisi, kata Argo belum mendapatkan laporan. Dia juga mengatakan apabila pemasangan spanduk tersebut masuk kategori pelanggaran pemilu maka pihaknya akan menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.

"Kalau itu masuk ke ranah Pilkada, ya kami tunggu dari Bawaslu. Aturannya kan gitu kalau itu masuknya ke Undang-Undang Pilkada," katanya.

Dia juga menyarankan agar masyarakat yang merasa terganggu dengan pemasangan spanduk tersebut untuk bisa segera melaporkan.

"Kalau UU Pilkada kan bisa melaporkan Panwas. Kami manfaatkan Panwas lah. Kan udah UU yang mengaturnya. Jadi masyarakat bisa tau, kalau ada pelanggaran Pilkada bisa laporkan ke Panwas biar ada peranan di situ," kata dia.

Belakangan diketahui, pemasangan spanduk yang di antaranya ditemukan di Masjid Al-Jihad, Gang BB, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan berhubungan dengan kasus penodaan agama yang menjerat Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Merebaknya spanduk-spanduk tersebut, Satpol PP DKI Jakarta juga telah menertibkannya.

Baca Juga: Ahok Ngaku Pernah Disebut sebagai Gubernur Paling Brengsek