Pemeriksaan perdana tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP, Sugiharto, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/10).
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan menggelar sidang perdana proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Kamis (9/3/2017). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini dikabarkan tidak boleh disiarkan secara langsung atau live.
Proyek yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp2,3 triliun telah menjerat dua orang tersangka, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. Selain dari pihak eksekutif, sejumlah anggota DPR dikabarkan juga ikut terlibat dalam proyek senilai Rp5,6 triliun ini.
Pernah menjadi anggota komisi II DPR priode 2009-2014, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak tahu apakah rekan-rekannya dulu banyak yang terlibat korupsi e-KTP atau tidak.
"Saya tidak tahu (banyak anggota DPR yang terlibat atau tidak). Saya kira bisa saja," ujar Ahok seusai menghadiri acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017) malam.
Meski dirinya sempat melakukan pembahasan proyek e-KTP saat di komisi II, Ahok menegaskan tidak menerima aliran dana proyek tersebut. Sebab, dia merupakan anggota dewan yang paling keras dengan pengadaan proyek itu.
"Karena aku tidak pernah terima duit dari dulu, dan kamu kalau lihat berita, rekaman yang ada di DPR saat itu saya paling keras. Malah saya katakan kita tidak perlu bikin e-ktp sendiri," kata Ahok.
Ahok mengakui, saat itu, pernah mengusulkan pembuatan e-KTP dilakukan oleh setiap bank-bank pemerintah daerah. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada orang yang memiliki KTP ganda dan lebih murah pengadaannya. Jika ketahuan memiliki KTP ganda, orang tersebut bisa dikenakan dua NPWP.
"Bank lebih bagus sistemnya. BI kontrol orang dengan baik. Terus kalau daerah yang tidak terjangkau oleh bank, ada BRI sampai unit desa terkecil. Kenapa tidak mau manfaatkan bank seperti mahasiswa?" kata Ahok
Sebelum proyek e-KTP disetujui DPR, Ahok mengatakan sudah mengundurkan diri sebagai anggota komisi II karena mau persiapan maju menjadi calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Joko Widodo pada tahun 2012.
"Saya tidak ikut sewaktu (pengesahan). Saya kan sudah keluar, udah tidak di DPR," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik