Pemeriksaan perdana tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP, Sugiharto, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/10).
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan menggelar sidang perdana proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Kamis (9/3/2017). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini dikabarkan tidak boleh disiarkan secara langsung atau live.
Proyek yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp2,3 triliun telah menjerat dua orang tersangka, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. Selain dari pihak eksekutif, sejumlah anggota DPR dikabarkan juga ikut terlibat dalam proyek senilai Rp5,6 triliun ini.
Pernah menjadi anggota komisi II DPR priode 2009-2014, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak tahu apakah rekan-rekannya dulu banyak yang terlibat korupsi e-KTP atau tidak.
"Saya tidak tahu (banyak anggota DPR yang terlibat atau tidak). Saya kira bisa saja," ujar Ahok seusai menghadiri acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017) malam.
Meski dirinya sempat melakukan pembahasan proyek e-KTP saat di komisi II, Ahok menegaskan tidak menerima aliran dana proyek tersebut. Sebab, dia merupakan anggota dewan yang paling keras dengan pengadaan proyek itu.
"Karena aku tidak pernah terima duit dari dulu, dan kamu kalau lihat berita, rekaman yang ada di DPR saat itu saya paling keras. Malah saya katakan kita tidak perlu bikin e-ktp sendiri," kata Ahok.
Ahok mengakui, saat itu, pernah mengusulkan pembuatan e-KTP dilakukan oleh setiap bank-bank pemerintah daerah. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada orang yang memiliki KTP ganda dan lebih murah pengadaannya. Jika ketahuan memiliki KTP ganda, orang tersebut bisa dikenakan dua NPWP.
"Bank lebih bagus sistemnya. BI kontrol orang dengan baik. Terus kalau daerah yang tidak terjangkau oleh bank, ada BRI sampai unit desa terkecil. Kenapa tidak mau manfaatkan bank seperti mahasiswa?" kata Ahok
Sebelum proyek e-KTP disetujui DPR, Ahok mengatakan sudah mengundurkan diri sebagai anggota komisi II karena mau persiapan maju menjadi calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Joko Widodo pada tahun 2012.
"Saya tidak ikut sewaktu (pengesahan). Saya kan sudah keluar, udah tidak di DPR," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati