Suara.com - Di antara deretan nama tokoh ternama yang tercantum dalam berkas dakwaan yang akan dibacakan di Pengadilan Tipikor, hari ini, ada nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas disebut-sebut ikut kecipratan uang hasil korupsi proyek pembuatan KTP elektronik.
Sejak awal, Anas mengaku sudah diingatkan rekannya bahwa sebentar lagi akan ada serangan baru.
"Ada teman yg menyampaikan : siap2 dapat serangan fitnah baru. Terkait dng kasus ektp, katanya nama saya juga tersebut di dalam bagian dakwaan. Entah apa persisnya. *abah," tulis Anas di akun Twitter-nya.
Anas menegaskan bahwa informasi yang kemudian masuk ke dalam berkas dakwaan tersebut tidak benar.
"Katanya disangkutkan dng aliran dana. Padahal, faktanya itu tidak ada!*abah," tulis Anas.
Anas menegaskan keterangan tokoh yang menyebutkan dirinya ikut kecipratan uang suap proyek e-KTP tidak kredibel. Anas menduga informasi tersebut pesanan dari pihak lain.
"Sejauh tentang saya, keterangan dari "orang itu" adalah refleksi dendam atau (mungkin) pesanan pihak lain. *abah," tulis Anas. "Bahkan banyak anak buahnya yg dipaksa untuk bikin keterangan bohong, demi menyudutkan saya. *abah."
Anas tidak menyebutkan siapa yang dimaksud pihak lain dan siapa ketua yang anak buanya dipaksa untuk membuat fitnah kepada Anas.
Anas kemudian menceritakan pengalaman kasus korupsi proyek Hambalang yang kini menjeratnya.
"Dulu, pada apa yg disebut sbg "kasus Hambalang", betapa banyak "orang itu" bikin cerita fiksi yg dikarang2. *abah," tulis Anas.
Anas berharap agar sekarang jangan lagi membuat fitnah karena sudah tidak ada gunanya.
"Hukum alam bilang : setiap butir fitnah akan kembali kepada pelakunya. Kapan, itu hanya soal waktu. Apalagi daya rusak fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu firman Gusti Allah, bukan kata orang. *abah," tulis Anas.
Anas mengingatkan tidak baik menggunakan fitnah untuk tujuan apapun, apalagi untuk penegakan hukum dan keadilan.
"Keterangan yg tdk benar (fitnah), berdasarkan dendam atau (mungkin) pesanan, jelas tidak layak. Tidak ada perihal baik, termasuk hukum dan keadilan yg bisa tegak di atas pondasi fitnah. *abah," tulis Anas.
Anas mengatakan lebih baik untuk makin selektif dan penuh verifikasi secara teliti atas setiap keterangan dari siapapun juga. Dengan demikian, semuanya betul-betul berbasis fakta yang benar atau bukan cerita sepihak dan apalagi imajiner.
Berita Terkait
-
Praperadilan Paulus Tannos dalam Kasus E-KTP Ditolak Hakim, Ini Alasannya
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
-
Aparat Israel Halangi Pemimpin Gereja Masuk Makam Kudus di Misa Minggu Palma
-
Pesawat AWACS E-3 Milik AS Hancur Kena Serangan Iran di Arab Saudi
-
Realisasi Bantuan Jaminan Hidup Terus Meningkat, Jadi Penunjang Hidup Penyintas
-
Prabowo dan Takaichi Bakal Teken Kesepakatan Baru? Bocoran Topik Krusial dari Tokyo
-
PP TUNAS Mulai Berlaku, Kemenag Perkuat Literasi Digital di Pesantren dan Madrasah
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Gelar Lebaran Bersama Rakyat di Monas, Pemerintah Bagikan 100 Ribu Kupon Belanja
-
Satgas Damai Cartenz Ringkus Dua Anggota Jaringan Senjata dan Amunisi Ilegal di Jayapura