Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membenarkan ingin menaikkan dana operasional ketua RT dan RW se-Jakarta sebelum non-aktif sebagai gubernur DKI Jakarta. Ahok menjelaskan, jika tunjangan RT dan RW naik, dia akan memerintahkan mereka untuk membantu dan mengawasi Dasa Wisma.
"Jadi ada tugas baru gitu lho! Dasa Wisma PKK kan bekerja mendapatkan data. Jadi si RT/RW harus memonitor, semua kan aplikasi, dia harus melihat," kata Ahok usai menghadiri acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017).
Ahok mengungkapkan, dengan kenaikan dana operasional dia tidak mau lagi ada masyarakat Jakarta yang sebenarnya membutuhkan bantuan, namun ketua RT atau RW tidak tahu.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mencontohkan adanya temuan dua anak berusia 7 tahun dan 10 tahun yang tinggal sendirian di rumah karena ibunya meninggal dunia dan bapaknya dipenjara.
"Dia tinggal berdua, yang satu 7 tahuh dan 10 tahun anak cewe di rumah. Yang kasih makan tetangga-tetangga. Kayak gitu harusnya RT/RW harus tahu dan laporkan," ujar Ahok.
Kemudian, Ahok membantah rencana kenaikan tunjangan RT dan RW karena sebelumnya ada forum RT dan RW yang menolak kebijakan pemerintah Jakarta mewajibkan mereka melaporkan kondisi wilayahnya masing-masing melalui aplikasi qlue.
Kini, Ahok mengatakan kebijakan melaporkan kondisi wilayah melalui aplikasi qlue bisa dilakukan secara bertahap.
"Begitu RT/RW dinaikan gajinya kalau dia nggak mau melakukan tugas pemerhati dengan ambil data Dasa Wisma, semua orang akan berebut jadi ketua RT/RW itu," kata cagub petahana di Pilkada Jakarta 2017 itu.
Sementara itu, sebelum cuti untuk kampanye, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan draf peraturan gubernur (Pergub) tersebut saat ini telah diserahkan Pemprov DKI dan tinggal menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Cegah Larikan Diri, Kejagung Tahan 4 Tersangka Korupsi Pertamina
Dia berharap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jakarta, Sumarsono bisa cepat mengeluarkan dan menandatangani Pergub tersebut.
"Saya juga titip kepada Plt, sebelumnya kan kami sudah mengajukan untuk penambahan atau peningkatan dana operasional bagi RT dan RW, surat sudah ada di DPRD, tinggal menunggu nanti Pergub-nya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/3/2017).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Panduan Lengkap Daftar Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Cetak Kartu SNBP 2026
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag