Suara.com - Calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno tidak memenuhi panggilan Kepolisian Sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017). Sandiaga menjadi saksi di kasus pencemaran nama baik dan fitnah.
"Pihak dari pengacara konfirmasi ke kami. Meminta ditunda waktu (pemeriksaan)," kata Kepala Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Suwarno di lokasi, Jumat (10/3/2017).
Selanjutnya polisi belum menjadwalkan panggilan ulang terhadap Sandiaga tersebut. Menurutnya menunggu informasi dari penyidik dan pihak dari Sandiaga.
"Itu nanti. Kami komunikasikan penyidik dengan pihak pengacaranya (Sandiaga). Ada perkembangan, kita sampaikan," kata Suwarno.
Menurut Suwarno, alasan Sandiaga tidak hadir karena dalam kegiatan.
"Artian sedang ada kegiatan (Sandiaga tidak hadir). Tapi kami terima. Dari pengacaranya ke penyidik disampiakan itu," ujar Suwarno.
Sandiaga dipanggil sebagai saksi atas sebuah kasus tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP yang terjadi pada 7 November 2013 dengan nomor polisi 1616/K//2013.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu