Djarot Saiful Hidayat [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Calon wakil gubernur Jakarta petahana Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan memasukkan program Kartu Jakarta Lansia ke anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2017. Program tersebut berada di bawah Dinas Sosial.
"Program ini akan kami masukkan ke dalam APBD perubahan DKI 2017. Nanti akan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial DKI sehingga kami punya data berdasarkan nama, alamat dan profil lansia di Jakarta. Ini akan dibantu oleh kelompok Dasa Wisma dan Tim PKK," ujar Djarot di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Djarot menjelaskan Kartu Jakarta Lansia, antara lain berfungsi untuk memberikan bantuan biaya hidup bagi lansia -- manusia lanjut usia. Program ini merupakan hasil diskusi dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum cuti kampanye.
"Kenapa KJL, karena nanti fungsinya sebagai KJP. Setiap bulan nanti mereka akan ditransfer dana untuk membantu biaya hidup. Dana itu bisa dibeli untuk susu, vitamin dan makanan bergizi," kata dia
Djarot mengatakan pemerintah tetap menghargai pilihan lansia yang tidak mau tinggal di panti. Mereka akan didata untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
"Kami ingin mendata semua lansia yang hidupnya masih kekurangan. Karena mereka yang tidak bersedia ditampung di Panti Werdha milik Dinas Sosial DKI ingin dekat dengan keluarganya. Kami harus hargai itu. Bagaimana pun dekat dengan keluarga itu obat supaya sehat," kata Djarot.
Djarot membutuhkan bantuan lurah, RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk mendata para lansia.
"Saya minta Lurah, RT, RW, tokoh masyarakat aktif-aktif untuk mendata lansia yang betul-betul butuh bantuan jangan sampai nanti program ini salah salah sasaran ini kita bantu," kata Djarot.
Djarot berharap program ini berhasil meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta sesuai dengan salah satu visi misi untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia yang saat ini sudah mencapai 78,99. Djarot menargetkan IPM di Jakarta dalam waktu dua tahun mencapai 80.
"Kami masih hitung ya besarannya berapa. Tapi tahun ini kami targetkan sudah diberlakukan dan sudah masuk dalam APBD Perubahan DKI 2017. Dan ini hanya berlaku bagi warga Jakarta yang memiliki KTP Jakarta," kata dia.
"Program ini akan kami masukkan ke dalam APBD perubahan DKI 2017. Nanti akan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial DKI sehingga kami punya data berdasarkan nama, alamat dan profil lansia di Jakarta. Ini akan dibantu oleh kelompok Dasa Wisma dan Tim PKK," ujar Djarot di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (14/3/2017).
Djarot menjelaskan Kartu Jakarta Lansia, antara lain berfungsi untuk memberikan bantuan biaya hidup bagi lansia -- manusia lanjut usia. Program ini merupakan hasil diskusi dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum cuti kampanye.
"Kenapa KJL, karena nanti fungsinya sebagai KJP. Setiap bulan nanti mereka akan ditransfer dana untuk membantu biaya hidup. Dana itu bisa dibeli untuk susu, vitamin dan makanan bergizi," kata dia
Djarot mengatakan pemerintah tetap menghargai pilihan lansia yang tidak mau tinggal di panti. Mereka akan didata untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
"Kami ingin mendata semua lansia yang hidupnya masih kekurangan. Karena mereka yang tidak bersedia ditampung di Panti Werdha milik Dinas Sosial DKI ingin dekat dengan keluarganya. Kami harus hargai itu. Bagaimana pun dekat dengan keluarga itu obat supaya sehat," kata Djarot.
Djarot membutuhkan bantuan lurah, RT, RW, dan tokoh masyarakat untuk mendata para lansia.
"Saya minta Lurah, RT, RW, tokoh masyarakat aktif-aktif untuk mendata lansia yang betul-betul butuh bantuan jangan sampai nanti program ini salah salah sasaran ini kita bantu," kata Djarot.
Djarot berharap program ini berhasil meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta sesuai dengan salah satu visi misi untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia yang saat ini sudah mencapai 78,99. Djarot menargetkan IPM di Jakarta dalam waktu dua tahun mencapai 80.
"Kami masih hitung ya besarannya berapa. Tapi tahun ini kami targetkan sudah diberlakukan dan sudah masuk dalam APBD Perubahan DKI 2017. Dan ini hanya berlaku bagi warga Jakarta yang memiliki KTP Jakarta," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Djarot PDIP: Silakan, Bagus Kalau Sambil Tunjukkan Ijazah Asli
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi, Turun ke Bawah!
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur