Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah telah menolak membayar pelunasan penuh pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang diurus oleh konsorsium. Padahal Pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan dana untuk proyek pengadaan e-KTP tersebut yang belakangan diketahui harganya di mark-up sangat besar.
"Konsorsium ya pakai uang Pemerintah, Pemerintah sudah menolak melunasi penuh biaya Rp6 triliun. Soal kalau masih ada perusahaan yang menagih ke Pemerintah, itu salah alamat, karena kami sudah membayar penuh, silakan menagih ke konsorsium," kata Tjahjo saat ditemui di hotel Bidakara, Jalan Gatot Nurmantyo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo usai meninjau pameran IFEX 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3) lalu menyesalkan proyek yang menghabiskan anggaran Rp6 triliun tersebut hanya merubah jenis KTP 'kertas' menjadi 'plastik'. Tjahjo pun memahami kekecewaan Jokowi tersebut.
"Iya, kalau anggaran Rp6 triliun digunakan penuh, saya kira hasilnya data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi, sudah bagus, sistemnya bagus, e-KTPnya bagus. Tapi kalau harga e-KTP nya Rp4.700 di mark-up menjadi Rp16.000 hasilnya sejelek itu, ya wajar kalau Pak Presiden marah, kecewa," ujar dia.
Selanjutnya, ia menargetkan bulan ini lelang tender proyek pengadaan e-KTP bisa selesai dan langsung tandatangan kontrak. Sehingga April mendatang sudah bisa cetak dan dikirimkan secara bertahap ke daerah-daerah.
"Untuk lelang kami juga sudah konsultasikan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sudah kami konsultasi dengan KPK juga. Mudah-mudahan Maret ini selesai tender, kami teken kontrak, April cetak, bertahap dikirim ke daerah," tutur dia.
Sementara itu untuk proyek e-KTP ini sudah disediakan anggaran baru. Namun dia tidak menjelaskan berapa total anggarannya.
"Anggaran baru sudah ada siap," kata Tjahjo.
Baca Juga: Korupsi Terbongkar, Bagaimana Nasib Pembuatan E-KTP?
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan