Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah telah menolak membayar pelunasan penuh pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang diurus oleh konsorsium. Padahal Pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan dana untuk proyek pengadaan e-KTP tersebut yang belakangan diketahui harganya di mark-up sangat besar.
"Konsorsium ya pakai uang Pemerintah, Pemerintah sudah menolak melunasi penuh biaya Rp6 triliun. Soal kalau masih ada perusahaan yang menagih ke Pemerintah, itu salah alamat, karena kami sudah membayar penuh, silakan menagih ke konsorsium," kata Tjahjo saat ditemui di hotel Bidakara, Jalan Gatot Nurmantyo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo usai meninjau pameran IFEX 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3) lalu menyesalkan proyek yang menghabiskan anggaran Rp6 triliun tersebut hanya merubah jenis KTP 'kertas' menjadi 'plastik'. Tjahjo pun memahami kekecewaan Jokowi tersebut.
"Iya, kalau anggaran Rp6 triliun digunakan penuh, saya kira hasilnya data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi, sudah bagus, sistemnya bagus, e-KTPnya bagus. Tapi kalau harga e-KTP nya Rp4.700 di mark-up menjadi Rp16.000 hasilnya sejelek itu, ya wajar kalau Pak Presiden marah, kecewa," ujar dia.
Selanjutnya, ia menargetkan bulan ini lelang tender proyek pengadaan e-KTP bisa selesai dan langsung tandatangan kontrak. Sehingga April mendatang sudah bisa cetak dan dikirimkan secara bertahap ke daerah-daerah.
"Untuk lelang kami juga sudah konsultasikan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sudah kami konsultasi dengan KPK juga. Mudah-mudahan Maret ini selesai tender, kami teken kontrak, April cetak, bertahap dikirim ke daerah," tutur dia.
Sementara itu untuk proyek e-KTP ini sudah disediakan anggaran baru. Namun dia tidak menjelaskan berapa total anggarannya.
"Anggaran baru sudah ada siap," kata Tjahjo.
Baca Juga: Korupsi Terbongkar, Bagaimana Nasib Pembuatan E-KTP?
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
Terkini
-
Prabowo Pastikan Hunian Tetap Dibangun, Korban Bencana Sumatra Dapat Huntara Lebih Dulu
-
Tragis! Tergelincir di Tikungan, Pemotor Tewas Seketika Disambar Bus Mini Transjakarta
-
Wafat di Pesawat Usai Tolak Tambang Emas, Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong Kembali Bergema
-
PLN Pastikan Kesiapan SPKLU Lewat EVenture Menjelang Natal 2025 & Tahun Baru 2026
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!