Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah telah menolak membayar pelunasan penuh pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang diurus oleh konsorsium. Padahal Pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan dana untuk proyek pengadaan e-KTP tersebut yang belakangan diketahui harganya di mark-up sangat besar.
"Konsorsium ya pakai uang Pemerintah, Pemerintah sudah menolak melunasi penuh biaya Rp6 triliun. Soal kalau masih ada perusahaan yang menagih ke Pemerintah, itu salah alamat, karena kami sudah membayar penuh, silakan menagih ke konsorsium," kata Tjahjo saat ditemui di hotel Bidakara, Jalan Gatot Nurmantyo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo usai meninjau pameran IFEX 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3) lalu menyesalkan proyek yang menghabiskan anggaran Rp6 triliun tersebut hanya merubah jenis KTP 'kertas' menjadi 'plastik'. Tjahjo pun memahami kekecewaan Jokowi tersebut.
"Iya, kalau anggaran Rp6 triliun digunakan penuh, saya kira hasilnya data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi, sudah bagus, sistemnya bagus, e-KTPnya bagus. Tapi kalau harga e-KTP nya Rp4.700 di mark-up menjadi Rp16.000 hasilnya sejelek itu, ya wajar kalau Pak Presiden marah, kecewa," ujar dia.
Selanjutnya, ia menargetkan bulan ini lelang tender proyek pengadaan e-KTP bisa selesai dan langsung tandatangan kontrak. Sehingga April mendatang sudah bisa cetak dan dikirimkan secara bertahap ke daerah-daerah.
"Untuk lelang kami juga sudah konsultasikan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sudah kami konsultasi dengan KPK juga. Mudah-mudahan Maret ini selesai tender, kami teken kontrak, April cetak, bertahap dikirim ke daerah," tutur dia.
Sementara itu untuk proyek e-KTP ini sudah disediakan anggaran baru. Namun dia tidak menjelaskan berapa total anggarannya.
"Anggaran baru sudah ada siap," kata Tjahjo.
Baca Juga: Korupsi Terbongkar, Bagaimana Nasib Pembuatan E-KTP?
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Warga Perumahan Taman Mangu Indah Bantah Isu Banyak Rumah Dijual Akibat Banjir
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli