Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan belum ada keterdesakan dari pengusulan Hak Angket kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Usulan Hak Angket E-KTP ini digulirkan oleh kolega Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Saya belum ketemu Pak Fahri ini, pembahasnya bagaimana? Karena kemarin ada beberapa masukan, saya belum mendegarkan langsung dan saya belum lihat urgensinya apa, tentu kita dengarkan lebih dulu lebih jernih dalam mendung penuh dalam supremasi hukum dan tentu saya harus bertanya lebih jelas," kata Novanto di DPR, Jakarta, Kamis (16/3/2017).
Fahri mengusulkan penggunaan Hak Angket e-KTP ini untuk menginvestigasi secara menyeluruh apakah benar nama-nama yang disebut itu mendapatkan bancakan uang dari proyek yang merugikan Rp2,3 triliun itu.
Selain itu, Fahri menilai, dakwaan dalam kasus ini, dengan terdakwa Mantan Pejabat Dukcapil Kemendagri Sugiharto dan Irman, terkesan tendensius karena bertujuan untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu. Politikus yang dipecat Partai Keadilan Sejahtera ini menyebut kasus e-KTP ini mirip dengan skandal Bank Century.
"Jadi ada orang penting yang tidak nampak penting di situ. Ada orang tidak penting nampak penting di situ. Pengalihan ini mengingatkan saya dalam kasus bank Century. Dalam Angketnya (century) menemukan si ini, si ini melakukan rapat, mengaturi-atur, mentransfer tengah malam, mencairkan (uang) tengah malam, tapi tiba-tiba yang jadi narapidananya Budi mulya yang tidak disebut dalam kasus itu," kata Fahri.
Karenanya, dia berharap investigasi yang dilakukan oleh DPR bisa segera direalisasikan supaya kasus ini bisa dibedah dengan baik dengan bantuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Jadi aparat penegak hukum pnya tendensi untuk membelokan kasus. Karena itu kalau diinvestigasi secara menyeluruh oleh DPR lalu audit akhir bisa dilakukan BPK atas permintaan DPR, dua bulan bisa kita buka ini semua apa yang terjadi. Kalau berani ayo kita main," ujar Fahri.
Berita Terkait
-
Diminta Bersaksi Kasus e-KTP, Agus Marto Tidak Jadi Hadir
-
Mendagri: April Penandatanganan Kontrak Pengadaan Blanko e-KTP
-
Jika Dakwaan KPK Benar, Jamaah Korupsi E-KTP Terbanyak dari DPR
-
Ketika Marzuki Alie dan Mahfud MD Saling Curhat di Twitter
-
Jika Proyek E-Voting Dipaksakan, Ini yang Paling Ditakutkan DPR
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter