Jika Dakwaan KPK Benar, Jamaah Korupsi E-KTP Terbanyak dari DPR

Suara.com - Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, akan kembali diselenggarakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pagi ini. Agenda sidang kedua yakni pemeriksaan saksi-saksi.

Dalam perkara yang mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp2,3 triliun diduga melibatkan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 karena dalam berkas dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi nama-nama mereka tercantum sebagai pihak yang menerima fee dari proyek.

Tapi, hampir semua anggota DPR kala itu yang disebutkan dalam berkas dakwaan ramai-ramai membantah. Bahkan, bekas ketua DPR dari Demokrat Marzuki Alie sampai melapor ke Bareskrim Polri karena merasa namanya dicatut dalam dakwaan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD‏ melalui akun Twitter @mohmahfudmd menyoroti kasus tersebut.

"Kalau benar dakwaan KPK, korupsi e-KTP adalah contoh yang sempurna tentang korupsi berjamaah. Ada imam, muadzin, jamaah. Jamaah paling banyak dari DPR," tulis Mahfud.

Mahfud mengaku agak dilematis ketika menyikapi para koruptor.

"Agak dilematis menyikapi koruptor. Satu sisi ingin diam karena dilarang saling mencela. Di sisi lain ingin berteriak untuk melawan kemunkaran," kata Mahfud.

Itu sebabnya, Mahfud mendukung KPK bekerja lebih cepat untuk menindak siapapun yang turut terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut.

"Jangan tunda, @KPK_RI harus segera menyelidiki dan menyidik orang-orang yang diduga kuat terima aliran dana e-KTP secara haram," tulis Mahfud.

Ketua KPK Agus Rahardjo  menyatakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembuatan e-KTP akan bertambah. 

"Kalau keru‎gian negaranya Rp2,3 triliun, dan bukan hanya dua orang itu yang bertanggung jawab, sebentar lagi mungkin ada gelar perkara, ada nambah orang (tersangka)," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017).