Pengaduan 1965 Terlalu Banyak, Komnas: Kami Tak Bisa Apa-apa

Sampai saat ini, ‎Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan masih banyak menerima pengaduan kasus pelanggaran HAM berat terhadap perempuan selama tragedi 1965-1966. Komisioner Komnas HAM sudah berdialog dengan mereka.

‎"Saya ikut hadir di Den Haag (International People's Tribunal) untuk memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi kekerasan berbasis gender dalam peristiwa 65 di Indonesia. Laporan itu sudah lama sekali disampaikan kepada Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Kami sebagai lembaga negara ikut serta dalam membuat dokumentasi fakta-fakta berbasis gender, dan ikut bertemu korban kekerasan terhadap perempuan, korban perkosaan yang hampir tak terdengar. Kalau tidak ada Komnas Perempuan suara mereka tidak terdengar," kata komisioner Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan Mariana Amiruddin dalam konferensi pers tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966 di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

Itu sebabnya, Mariana mendesak kasus tragedi 1965-1966 diselesaikan dengan mengedepankan azas keadilan. Komnas HAM, kata dia, punya kewenangan untuk mengungkap lagi kasus tersebut dengan penyelidikan atas temuan-temuan baru.

"Pengaduan kejahatan 65 sudah terlalu banyak, dan kami tidak bisa apa-apa. Komnas Perempuan kewenangannya terbatas, tidak punya kewenangan penyelidikan seperti Komnas HAM. Kami cuma memberikan semangat kepada korban supaya bisa hidup, bisa terus semangat," ujar dia.

Mariana menuntut negara berani mengungkap kebenaran . Dimulai dari Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan baru, kemudian dilanjutkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan.

"Komnas HAM harus menjalankan fungsi dan tugasnya yang sangat istimewa, bisa melakukan penyelidikan, membongkar kuburan massal dan menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa peristiwa ini tidak boleh berulang," ‎kata dia.

Negara tidak serius

‎Negara dinilai tidak sungguh-sungguh menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada periode 1965-1966. Kinerja Komnas HAM dan kejaksaan sebagai institusi yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dianggap sangat mengecewakan.

"Kalau Komnas HAM dan kejaksaan tidak bisa, ‎Presiden (Joko Widodo) seharusnya bisa mengambil inisiatif untuk membentuk komite kepresidenan menyelesaikan pelanggaran HAM 65' ini," kata Harry anggota Sahabat International People's Tribunal 1965 Harry Wibowo dalam konferensi pers tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965-1966 di kantor Komnas Perempuan.

Harry kecewa dengan langkah pemerintah yang justru membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Dewan tersebut, katanya, ditolak korban dan penyintas 1965-1966.

‎"DKN itu manipulatif, karena tidak agenda untuk mengungkap fakta. Bagaimana rekonsiliasi bisa terjadi tanpa mengungkap kebenaran," ujar dia.

Tapi, Komnas HAM mendukung pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dan hal itu, menurut Harry, makin menunjukkan bahwa lembaga negara ini tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus HAM berat.

‎"Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan kasus HAM berat. Harusnya bisa melakukan penyelidikan dengan temuan baru kasus 65-66. Kami telah serahkan temuan-temuan baru itu seperti kuburan massa, tapi lembaga negara ini tidak pernah mau melakukan penyelidikan itu," kata dia.

Lebih jauh, Harry mengungkapkan International People's Tribunal 1965 dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 sudah memiliki informasi baru tentang lokasi kuburan massal korban pembantaian. Informasi tersebut kemudian dilaporkan ke Komnas HAM.

"Temuan baru kami ada 120 titik kuburan massal. ‎Salah satu temuan baru yang belum diketahui, ternyata di kaki Gunung Gede, Cianjur, Jawa Barat, ada camp kerja paksa. Ini temuan baru, sudah dibuku-kan oleh wartawan senior, Tosca Santoso. Sampai sekarang risetnya terus berjalan," tutur dia.

‎"Temuan baru ini harusnya dilakukan penyelidikan dulu oleh Komnas Ham. Sebab Kejaksaan Agung tidak bisa melakukan penyidikan kalau tidak ada penyelidikan dalam hal ini oleh Komnas HAM. Masalahnya sampai sekarang Komnas Ham tidak mau melanjutkan menyelidikan. Persoalannya Komnas HAM dan Menko Polhukam-nya tidak punya political will," Harry menambahkan.