Suara.com - Nama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah disebut-sebut dalam sidang perkara dugaan suap penghapusan pajak PT. Eka Prima Ekspor Indonesia dengan terdakwa Rajamohanan Nair di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/3/2017). Dalam sidang tersebut, Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dihadirkan sebagai saksi.
Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon tidak kaget. Menurut informasi yang diterima, semenjak mendukung aksi demonstrasi 4 November 2016, dia dan Fahri dicari-cari kesalahannya. Aksi 4 November untuk memprotes pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menghina agama Islam.
"Saya mendengar kabar, setelah saya dan saudara Fahri (Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah) menghadiri 411 itu, ada upaya mencari-cari kesalahan pajak. Tetapi saya tidak pernah ada urusan soal itu," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (21/3/2017).
Nama Fadli, Fahri, juga nama selebriti Syahrini, disebut-sebut ditemukan dalam dokumen bukti wajib pajak saat penyidik KPK melakukan penggeledahan kamar Handang.
"Soal pajak saya bayar rutin. Saya juga ikut tax amnesty. Jadi saya kira tidak ada urusan. Nggak ada masalah. Dan saya tidak kenal mereka," kata Fadli.
Tapi, Fahri -- wakil ketua umum Partai Gerindra -- tidak mau menyebut siapa yang sengaja mencari-cari kesalahannya.
"Saya kira ada pihak-pihak tertentu. Invisible hand (yang mencari-cari kesalahan pajak)," ujar Fadli.
Fadli kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk mengungkap para wajib pajak kelas kakap yang bermasalah.
"Kalau mau cari urusan pajak, carilah pajak-pajak yang besar yang kakap, yang konglomerat, segala macam itu. Bayar pajak nggak mereka," kata dia.
Berita Terkait
-
Ada 2 Raja Saling Mengklaim di Keraton Solo, Fadli Zon Mengadu pada DPR
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
5 Fakta Kericuhan Keraton Surakarta, Adu Argumen Dua Kubu 'Berebut Tahta'
-
Korban Pemerkosaan Mei 1998 Alami Teror Berlapis, Dilarang Lapor Oleh Pejabat Negara
-
Sidang Gugatan Ucapan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 98: Psikolog UI Ditegur Hakim karena Minum
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?