Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional secara resmi menjadi pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Rabu (22/3/2017).
Deklarasi dilakukan di DPP PAN, Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, dan semua anggota DPR dari Fraksi PAN, serta Anies dan Sandiaga.
Zulkifli katakan bahwa pilkada Jakarta merupakan satu-satunya pilkada yang berlangsung dua putaran di tahun 2017.
Pilkada Jakarta, kata dia, sangat menguras energi dan sangat menyita perhatian bukan cuma warga Jakarta, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia.
"Mungkin karena di Ibu Kota, mendapat perhatian lebih luas. Mungkin karena hal lain. Dirasa kurang tepat, kurang adil, ini yang menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia," kata Zulkifli.
Itu sebabnya, PAN sangat hati-hati memberi dukungan di pilkada Jakarta.
Banyak pihak yang menitipkan aspirasi dan amanat kepada PAN untuk direalisasikan dalam bentuk dukungan.
"Kami juga turun ke bawah. Ke tingkat cabang, tingkat ranting. Kami dengarkan aspirasi mereka. Kami juga mendengar aspirasi dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari banyak kelompok masyarakat dimanapun dan siapapun mereka," tutur Zulkifli.
"Semua meminta agar PAN bulat dukung Anies-Sandiaga," Zulkifli menambahkan.
Mengapa dukung Anies-Sandiaga?
Zulkifli ungkap alasan partainya mendukung Anies - Sandiaga. Hal utama yang dilirik dari sosok Anies dan Sandiaga yaitu latar belakang mereka.
"Tugas gubernur hanya melayani rakyat dan negara penuh dengan kasih sayang. Kami sudah teliti Anies-Sandi, mereka luar biasa. Selain akademisi, Anies juga negarawan dan teknokrat. Jadi Anies- Sandi bisa bawa Jakarta lebih maju dan menyejukkan," kata Zulkifli.
Selain itu, Sandiaga juga tak kalah hebat dari Anies. Dia adalah pengusaha yang sukses dan bersahaja. Pemimpin yang bisa membawa kemajuan, kesejukan.
"Tagline PAN politik tanpa gaduh. Kami yakin Anies-Sandi bisa membawa itu," ujar Zulkifli.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat menambahkan pemimpin yang dibutuhkan Jakarta saat ini adalah yang merekatkan hubungan sosial warga, bukan pemimpin yang bisa meretakkan hubungan kekeluargaan.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana