Strategi 'Hukum Dompet', Jurus Paksa Warga Jakarta Pakai Transportasi Umum

Suara.com - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta menambah armada transportasi umum dinilai tidak akan efektif selama pengguna kendaraan pribadi masih merasa terlalu nyaman.

Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengusulkan strategi "push and pull" untuk memaksa masyarakat berpindah ke angkutan publik secara masif.

Ia menilai perlu ada tindakan yang lebih keras dengan cara memberikan beban biaya lebih tinggi kepada pemilik kendaraan pribadi.

"Kalau mau ya agak sedikit kenceng. Ada namanya menghukum dompet pengguna kendaraan pribadi. Sekarang pengguna kendaraan pribadi itu paling nyaman," ujar Yayat dalam kegiatan FGD Transportasi Umum di Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Salah satu yang disorot oleh Yayat adalah tarif jalan tol di wilayah Jabodetabek yang dianggapnya sangat terjangkau.

Rendahnya biaya tol membuat orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada beralih ke kereta atau bus.

"Saya mengatakan, angka Rp7.500 untuk JORR atau Jagorawi itu sangat murah," tutur Yayat.

Yayat menegaskan bahwa transformasi transportasi harus dilakukan dengan sedikit pemaksaan agar pola kebiasaan masyarakat berubah.

Ia mencontohkan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) yang naik angkutan umum hanya pada hari tertentu sebagai hal yang belum maksimal.

Baca Juga: Jakarta Tak Pernah Selesai dengan Macet, Pengamat: Kesalahan Struktur Ruang Kota

"Terus terang aja, ASN hari Rabu naik transportasi umum itu, besoknya masih naik itu nggak? Hanya hari Rabu aja. Bisa nggak setiap hari?," tanya Yayat.

Hasil kajian pun menunjukkan penambahan jaringan layanan saja tidak cukup kuat untuk menarik minat warga.

Dibutuhkan skenario biaya perjalanan yang mampu membuat orang berpikir ulang untuk menggunakan mobil pribadi setiap hari.

"Bayangkan, sekali jalan itu rata-rata orang di luar Jakarta, di dalam itu hanya Rp20 ribu. Tol Jagorawi Rp7.500, atau tol JORR Rp8.000, dalam kota Rp11.000. Total Rp20 ribu, Rp40 ribu sepasang sehari, kecil. Ya kan? Makanya saya mengatakan, skenario berbayar itu adalah ibaratnya dompetnya harus berkontribusi," jelas Yayat.

Ide memaksa warga Jakarta dan sekitarnya beralih ke transportasi umum guna mengurai kemacetan pun mendapat dukungan Ketua Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan, untuk nantinya dapat dikaji jadi sebuah regulasi.

"Memang diperlukan kebijakan yang mendorong sekaligus menarik masyarakat Jakarta berpindah ke transportasi publik," tandasnya.