Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Riza Patria tidak setuju dengan aksi yang digalang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Gerakan Kemenangan Jakarta untuk memobilisasi massa dari daerah untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara agar dapat mengawasi proses pilkada Jakarta putaran kedua yang akan diselenggarakan 19 April 2017. Aksi tersebut mereka namai Tamasya Al Maidah.
"Menjaga TPS itu maksudnya baik, tapi jangan berlebihan. Kalau semua orang daerah dihadirkan ke Jakarta bukannya menambah kondusif, menambah tentram, malah menghadirkan kegaduhan yang baru, kekecaman yang baru, saling curiga," kata Riza di DPR, Rabu (22/3/2017).
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR mengingatkan pengawasan TPS merupakan tanggungjawab pemerintah.
"Kan sudah ada panitia pengawas dan saksi-saksi parpol, ada pemantau. Kalau semua kita hadirkan dari daerah ke Jakarta nanti menimbulkan kegaduhan gitu loh," ujar dia.
Riza khawatir orang-orang luar Jakarta yang dimobilisasi datang ke Jakarta ternyata berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Jika itu terjadi, kata dia, bisa bahaya.
Itu sebabnya, Riza meminta panitia acara untuk mempercayai penyelenggara pemilu.
"Apalagi nanti memakai atribut tertentu dan ketahuan dia pendukung si A, si B, si C kan nggak baik. Itu berbahaya. Lebih baik ini berproses Kita percayakan pada penyelenggara KPU, bawaslu dan timses saksi pemantau masing calon. Masyarakat seluruh Indonesia percayakanlah kepada Jakarta," tuturnya.
Pilkada DKI Jakarta putaran kedua diikuti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kemudian, pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya berkoordinasi dengan kepolisian daerah seluruh Indonesia terkait penggalangan umat muslim untuk mengikuti aksi bertema Tamasya Al Maidah.
"(Koordinasi) sudah pasti itu, sudah SOP (standar opersional prosedur) kami. Itu sudah kegiatan yang memang sistematis kita lakukan," kata Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (21/3/2017).
Suntana menambahkan sekarang kepolisian tengah menelusuri penggagas acara tersebut.
"Itu kan baru imbauan. Akan kami telusuri siapa yang memberikan imbauan itu dan kami juga imbau kepada masyarakat Jakarta dan masyarakat di luar Jakarta tidak perlu datang. Pengamanan sudah dijamin oleh pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang ada bekerjasama dengan instansi terkait," katanya.
Suntana mengimbau masyarakat jangan ikut-ikutan aksi di TPS karena sudah ada petugas yang mengawasi pemungutan suara.
Polisi khawatir aksi tersebut memunculkan gesekan sesama anggota masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka.
Pengacara Gerakan Nasional Fatwa MUI yang juga Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera menilai aksi mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- 7 Aturan Feng Shui Kamar Tidur yang Baik untuk Rezeki
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Al-Qaqa Ibn Antar, Spiderman Yaman Tewas Mengenaskan di Kawah Hardah
-
Menlu Abbas Araghchi: Kesepakatan Damai AS - Iran Satu Paket dengan Israel - Lebanon
-
KPK Temukan Sederet Proyek Strategis Jakarta Tak Optimal, Ini Daftarnya
-
Iran Tegaskan Israel Terikat Kesepakatan Damai dengan AS, Soroti Penarikan Pasukan dari Lebanon
-
KPK Pelototi Proyek Strategis DKI Jakarta Senilai Rp 4,25 Triliun
-
Sasar Pekerja Billboard, Tukang Cat Duko di Salemba Diciduk usai Aksi Pemerasannya Viral
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga