Suara.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Uno mengatakan sah-sah saja kalau ketua pengacara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Pantas Nainggolan, berencana melaporkan Anies Baswedan ke polisi. Anies dituduh memfitnah Ahok karena dianggap memanipulasi data lokasi penggusuran.
"Sah-sah saja. Tentunya itu termasuk bagian dari strategi kampanye, kami sudah menyiapkan tim hukum," kata Sandiaga di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (29/3/2017).
Pernyataan Anies yang dianggap memfitnah Ahok, diketahui berdasarkan rekaman video kampanye Anies yang diunggah ke Youtube. Dalam rekaman tersebut, Anies mengatakan banyak kampung yang digusur Ahok selama 2016.
Menurut Sandiaga pasangannya tidak mungkin asal bicara terkait penggusuran.
"Tentunya data yang dipakai Pak Anies sangat valid, memiliki basis data dan preferensi yang sangat sahih. Jadi saya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengkaji," ujar Sandiaga.
Sandiaga tidak akan memperdebatkan hal-hal yang tidak substansial yang dilakukan tim Ahok dan Djarot. Sandiaga mengatakan akan tetap fokus untuk kampanye.
"Warga di sini Palmerah, di Jatipulo, di sini mengingatkan, mendukung program pemerintah tapi harus ada kompensasi yang adil terhadap mereka," tutur Sandiaga.
"Mereka hidup di dekat bantaran kali ini, dia bilang oke kita dukung program pemerintah tapi harus ada dilibatkan dalam pengambilan keputusan," Sandiaga menambahkan.
Rencana Pantas melaporkan Anies ke polisi disampaikan di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
"Saudara Anies yang kami duga melakukan fitnah tentang manipulasi data penggusuran. Kami sedang kaji untuk melaporkannya ke ranah pidana umum," kata Pantas.
Pantas kemudian mengklarifikasi pernyataan Anies. Menurut datanya, tidak ada kampung yang digusur Ahok selama tahun itu. Menurut data Pantas memang ada 325 titik yang ditertibkan pemerintah. Tapi, lokasinya bukan perkampungan.
"Jadi kami temukan data daftar wilayah berpotensi tergusur di DKI Jakarta tahun 2016 yang sesungguhnya tidak ada satu terminologi penggusuran pun ada di situ, dan tidak ada penyebutan kampung," kata Pantas.
"Yang ada hanyalah titik, yaitu titik bangunan yang ada di atas kali, titik-titk spanduk liar, titik-titik PMKS, titik-titik kaki lima," Pantas menambahkan.
Menurut Pantas data tersebut telah diplesetkan Anies dengan menyebutnya kampung yang digusur Ahok.
Pantas sangat menyayangkan pernyataan Anies, mengingat Anies merupakan pendidik yang seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO