Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan [suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengimbau masyarakat jangan ikut-ikutan aksi Bela Al Quran yang akan diselenggarakan pada Jumat (31/3/2017). Isu utama yang mereka angkat yaitu menuntut Presiden Joko Widodo mencopot Ahok dari jabatan gubernur karena sudah berstatus terdakwa perkara dugaan penodaan agama.
"Kami menyampaikan lebih baik tidak usah dilakukan. Masyarakat yang akan melaksanakan, diimbau untuk mengurungkan," kata Iriawan di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).
Iriawan khawatir kalau aksi massa tersebut justru mengganggu kampanye para kandidat gubernur dan membuat masyarakat resah.
"Karena ada pergeseran massa cukup besar akan mengganggu masa kampanye. Mengganggu ketertiban umum," kata dia.
Iriawan meminta masyarakat membantu kepolisian menciptakan pilkada Jakarta yang berkualitas.
"Kami berharap pelaksanaan pemilukada putaran kedua aman kondusif terkendali," kata dia.
Aksi tersebut rencananya dimulai dengan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal pada pukul 11.30 WIB. Setelah itu, mereka bergerak ke depan Istana Merdeka pada pukul 13.00 WIB.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Pembangunan Wiranto menilai rencana aksi tersebut mulai memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
"Ini kan sudah marak di masyarakat lewat medsos (media sosial), akan ada aksi 313. Desas desus akan ada aksi besar-besaran sehingga rakyat yang membaca medsos khawatir," kata Wiranto di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Wiranto mengimbau masyarakat jangan khawatir dan sebaiknya tidak perlu ikut-ikutan aksi tersebut. Wiranto yakin masyarakat sudah paham kepentingan aksi tersebut.
"Demonstrasi yang menakuti rakyat, membuat khawatir, tentu merugikan kita, merugikan masyarakat juga. Masyarakat tenang, jangan ikut-ikutan, sebab ini sudah jelas sasarannya bagaimana," ujar dia.
"Kami menyampaikan lebih baik tidak usah dilakukan. Masyarakat yang akan melaksanakan, diimbau untuk mengurungkan," kata Iriawan di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).
Iriawan khawatir kalau aksi massa tersebut justru mengganggu kampanye para kandidat gubernur dan membuat masyarakat resah.
"Karena ada pergeseran massa cukup besar akan mengganggu masa kampanye. Mengganggu ketertiban umum," kata dia.
Iriawan meminta masyarakat membantu kepolisian menciptakan pilkada Jakarta yang berkualitas.
"Kami berharap pelaksanaan pemilukada putaran kedua aman kondusif terkendali," kata dia.
Aksi tersebut rencananya dimulai dengan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal pada pukul 11.30 WIB. Setelah itu, mereka bergerak ke depan Istana Merdeka pada pukul 13.00 WIB.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Pembangunan Wiranto menilai rencana aksi tersebut mulai memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
"Ini kan sudah marak di masyarakat lewat medsos (media sosial), akan ada aksi 313. Desas desus akan ada aksi besar-besaran sehingga rakyat yang membaca medsos khawatir," kata Wiranto di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Wiranto mengimbau masyarakat jangan khawatir dan sebaiknya tidak perlu ikut-ikutan aksi tersebut. Wiranto yakin masyarakat sudah paham kepentingan aksi tersebut.
"Demonstrasi yang menakuti rakyat, membuat khawatir, tentu merugikan kita, merugikan masyarakat juga. Masyarakat tenang, jangan ikut-ikutan, sebab ini sudah jelas sasarannya bagaimana," ujar dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
BPOM Temukan Mi Kuning Berformalin di Takjil, Pedagang Jangan Gunakan Pengawet dan Pewarna Berbahaya
-
Ahli di Sidang Gus Yaqut: Sprindik KPK Keliru karena Campur Aduk KUHP Lama dan Baru
-
Tak Bisa Lagi Sembarangan, RUU PPRT Bakal Atur Perusahaan Berbadan Hukum yang Boleh Salurkan PRT
-
Kejagung Periksa Kasi Intel Bea Cukai Aceh Terkait Dugaan Korupsi Ekspor POME
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi