Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Masdar Farid Mas'udi. (suara.com/Pebriansyah Ariefana)
Saksi ahli agama Islam yang dihadirkan pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Masdar Farid Mas'udi, menyatakan masyarakat tak boleh memahami surat Al Maidah ayat 51 secara terpisah dengan surat Al Mumtahanah ayat 8.
Rais Syuriah PBNU yang dihadirkan pengacara Ahok sebagai saksi untuk meringankan menjelaskan surat Al Mumtahanah ayat 8 memperjelas surat Al Maidah ayat 51 terkait kriteria pemimpin non muslim yang tak boleh dipilih.
"Dalam surat (Al Mumtahanah ayat 8) bahwa yang tak boleh dipilih sebagai aulia (pemimpin) adalah orang non muslim yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari negeri kamu. Kalau sekadar beda agama nggak masalah," ujar Masdar di persidangan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
Masdar menekankan surat Al Mumtahanah ayat 8 membolehkan seorang muslim memilih non muslim untuk memimpin pemerintahan.
"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil," ujar Masdar.
Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia menambahkan ajaran Islam memperlakukan seluruh masyarakat secara sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan.
"Yang terpenting bagi Islam itu adil. Bisa nggak melindungi hak warga. Keadilan adalah inti dari keberagaman dan kepemerintahan," kata Masdar.
Masdar mengatakan pemimpin bersifat umum karena Islam menyadari bahwa sesungguhnya umat Islam tidak akan menjadi umat otonom.
Masdar menyebut dalam hukum fiqih kemaslahatan politik memperlakukan secara sama semua manusia apapun keyakinan yang dianutnya.
"Fiqih memang dalam lingkup pemerintahan islam klasik yang punya hak istimewa Islam karena Negara Islam," kata Masdar.
Masdar merupakan tokoh PBNU yang kedua yang dihadirkan pengacara Ahok ke persidangan.
Ketua Nurcholish Madjid Society M. Wahyuni Nafis menilai kehadiran dua tokoh Nahdlatul Ulama sangat strategis. Menurut dia kesaksian kedua tokoh tersebut akan memberikan pengaruh yang besar bagi hakim dalam memutuskan kasus yang menjerat Ahok.
Rais Syuriah PBNU yang dihadirkan pengacara Ahok sebagai saksi untuk meringankan menjelaskan surat Al Mumtahanah ayat 8 memperjelas surat Al Maidah ayat 51 terkait kriteria pemimpin non muslim yang tak boleh dipilih.
"Dalam surat (Al Mumtahanah ayat 8) bahwa yang tak boleh dipilih sebagai aulia (pemimpin) adalah orang non muslim yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari negeri kamu. Kalau sekadar beda agama nggak masalah," ujar Masdar di persidangan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
Masdar menekankan surat Al Mumtahanah ayat 8 membolehkan seorang muslim memilih non muslim untuk memimpin pemerintahan.
"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil," ujar Masdar.
Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia menambahkan ajaran Islam memperlakukan seluruh masyarakat secara sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan.
"Yang terpenting bagi Islam itu adil. Bisa nggak melindungi hak warga. Keadilan adalah inti dari keberagaman dan kepemerintahan," kata Masdar.
Masdar mengatakan pemimpin bersifat umum karena Islam menyadari bahwa sesungguhnya umat Islam tidak akan menjadi umat otonom.
Masdar menyebut dalam hukum fiqih kemaslahatan politik memperlakukan secara sama semua manusia apapun keyakinan yang dianutnya.
"Fiqih memang dalam lingkup pemerintahan islam klasik yang punya hak istimewa Islam karena Negara Islam," kata Masdar.
Masdar merupakan tokoh PBNU yang kedua yang dihadirkan pengacara Ahok ke persidangan.
Ketua Nurcholish Madjid Society M. Wahyuni Nafis menilai kehadiran dua tokoh Nahdlatul Ulama sangat strategis. Menurut dia kesaksian kedua tokoh tersebut akan memberikan pengaruh yang besar bagi hakim dalam memutuskan kasus yang menjerat Ahok.
"Kesaksian itu sangat strategis, karena dua kyai itu, seperti kyai-kyai lainnya memiliki santrinya masing-masing, memiliki follower yang banyak, walaupun dia tidak bayak bicara dan dihadiri orang banyak, dan lebih banyak berada di ruangan, apalagi sekarang ada medsos, itu akan dikuti oleh banyak orang," kata Wahyuni Nafis di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
Menurut Wahyuni Nafis kesaksian tokoh berpengaruh tersebut dapat mengubah opini umat Islam yang sebelumnya percaya Ahok menodai agama Islam.
"Paling tidak orang Islam mulai sadar, bahwa kok Ahok yang disebut penista agama Islam itu dibela oleh kyai sih. Mereka pasti berpikir juga tentang hal itu, apalagi Kiai NU ini, kan sangat berpengaruh. Saya pribadi setuju dengan Kyai Ishomuddin, secara substansial bahwa Ahok tidak menodai agama Islam," kata Wahyuni Nafis.
Ketika memberikan kesaksian Ishomuddin menegaskan hadir bukan sebagai Rais Syuriah PBNU dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Dia menekankan hadir sebagai saksi ahli.
Kesaksian Ishomuddin kala itu sangat penting untuk menjelaskan posisi Ahok dan konteks surat Al Maidah ayat 52 yang dikutip Ahok.
Menurut Wahyuni Nafis kesaksian tokoh berpengaruh tersebut dapat mengubah opini umat Islam yang sebelumnya percaya Ahok menodai agama Islam.
"Paling tidak orang Islam mulai sadar, bahwa kok Ahok yang disebut penista agama Islam itu dibela oleh kyai sih. Mereka pasti berpikir juga tentang hal itu, apalagi Kiai NU ini, kan sangat berpengaruh. Saya pribadi setuju dengan Kyai Ishomuddin, secara substansial bahwa Ahok tidak menodai agama Islam," kata Wahyuni Nafis.
Ketika memberikan kesaksian Ishomuddin menegaskan hadir bukan sebagai Rais Syuriah PBNU dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Dia menekankan hadir sebagai saksi ahli.
Kesaksian Ishomuddin kala itu sangat penting untuk menjelaskan posisi Ahok dan konteks surat Al Maidah ayat 52 yang dikutip Ahok.
Komentar
Berita Terkait
-
Clareesya RoBoKop Minta Maaf Unggah Foto Gaya Takbir Picu Polemik Isu Penistaan Agama
-
Ahok Buka Suara Soal Kericuhan di Belitung Timur: Harga Beli Timah Harus Sesuai Pasar
-
Setelah Seruan Boikot, Gedung Orang Tua Didemo Atas Tudingan Penistaan Agama
-
Massa FPI Geruduk Gedung OT Cengkareng, Jalan Macet Parah 1 Km
-
Bertambah, Total 4 Orang Jadi Tersangka Kasus Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- 4 Shio Beruntung Hari ini 21 Agustus 2026 yang Diprediksi Terbebas dari Masalah Keuangan
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Tarif Parkir Rp60 Ribu Jakarta: Bukan soal Angka, tapi Kepercayaan
-
Ditolak Kerja, Sakit Hati Pemuda Ogan Ilir Berujung Kebakaran 4,5 Hektar Lahan Tebu
-
GP Al Washliyah Tolak Aksi AMPB di DPR: Jangan Klaim Wakili Seluruh Rakyat
-
5 Centimeters Per Second: Ketika Cinta Pertama Bertemu dengan Kenyataan
-
Dilihat Langsung Prabowo dan Jokowi, Ini Besaran Mas Kawin Rizky Irmansyah untuk Chika Yenalovy
-
Malaysia dan Brunei Pakai Mekansime ASEAN Atasi Karhutla Kalimantan, Indonesia Gak Diajak?
-
Pemilu 2029 Jadi Pertaruhan Dinasti Politik Jokowi? Ini Analisis Pengamat
-
Muka Tegang Prabowo dan Gesture Tangan Jokowi Saat Jadi Saksi Pernikahan Rizky Irmansyah
-
Rahasia Bisnis Orang Cina, Arab, dan India: Dagang itu Gak Mudah Lho!
-
Dugaan Markup Harga Telur hingga Judi Online, BGN Mulai Bersih-Bersih SPPG