Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Masdar Farid Mas'udi. (suara.com/Pebriansyah Ariefana)
Saksi ahli agama Islam yang dihadirkan pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Masdar Farid Mas'udi, menyatakan masyarakat tak boleh memahami surat Al Maidah ayat 51 secara terpisah dengan surat Al Mumtahanah ayat 8.
Rais Syuriah PBNU yang dihadirkan pengacara Ahok sebagai saksi untuk meringankan menjelaskan surat Al Mumtahanah ayat 8 memperjelas surat Al Maidah ayat 51 terkait kriteria pemimpin non muslim yang tak boleh dipilih.
"Dalam surat (Al Mumtahanah ayat 8) bahwa yang tak boleh dipilih sebagai aulia (pemimpin) adalah orang non muslim yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari negeri kamu. Kalau sekadar beda agama nggak masalah," ujar Masdar di persidangan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
Masdar menekankan surat Al Mumtahanah ayat 8 membolehkan seorang muslim memilih non muslim untuk memimpin pemerintahan.
"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil," ujar Masdar.
Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia menambahkan ajaran Islam memperlakukan seluruh masyarakat secara sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan.
"Yang terpenting bagi Islam itu adil. Bisa nggak melindungi hak warga. Keadilan adalah inti dari keberagaman dan kepemerintahan," kata Masdar.
Masdar mengatakan pemimpin bersifat umum karena Islam menyadari bahwa sesungguhnya umat Islam tidak akan menjadi umat otonom.
Masdar menyebut dalam hukum fiqih kemaslahatan politik memperlakukan secara sama semua manusia apapun keyakinan yang dianutnya.
"Fiqih memang dalam lingkup pemerintahan islam klasik yang punya hak istimewa Islam karena Negara Islam," kata Masdar.
Masdar merupakan tokoh PBNU yang kedua yang dihadirkan pengacara Ahok ke persidangan.
Ketua Nurcholish Madjid Society M. Wahyuni Nafis menilai kehadiran dua tokoh Nahdlatul Ulama sangat strategis. Menurut dia kesaksian kedua tokoh tersebut akan memberikan pengaruh yang besar bagi hakim dalam memutuskan kasus yang menjerat Ahok.
Rais Syuriah PBNU yang dihadirkan pengacara Ahok sebagai saksi untuk meringankan menjelaskan surat Al Mumtahanah ayat 8 memperjelas surat Al Maidah ayat 51 terkait kriteria pemimpin non muslim yang tak boleh dipilih.
"Dalam surat (Al Mumtahanah ayat 8) bahwa yang tak boleh dipilih sebagai aulia (pemimpin) adalah orang non muslim yang memerangi kamu dan mengusir kamu dari negeri kamu. Kalau sekadar beda agama nggak masalah," ujar Masdar di persidangan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).
Masdar menekankan surat Al Mumtahanah ayat 8 membolehkan seorang muslim memilih non muslim untuk memimpin pemerintahan.
"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil," ujar Masdar.
Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia menambahkan ajaran Islam memperlakukan seluruh masyarakat secara sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan.
"Yang terpenting bagi Islam itu adil. Bisa nggak melindungi hak warga. Keadilan adalah inti dari keberagaman dan kepemerintahan," kata Masdar.
Masdar mengatakan pemimpin bersifat umum karena Islam menyadari bahwa sesungguhnya umat Islam tidak akan menjadi umat otonom.
Masdar menyebut dalam hukum fiqih kemaslahatan politik memperlakukan secara sama semua manusia apapun keyakinan yang dianutnya.
"Fiqih memang dalam lingkup pemerintahan islam klasik yang punya hak istimewa Islam karena Negara Islam," kata Masdar.
Masdar merupakan tokoh PBNU yang kedua yang dihadirkan pengacara Ahok ke persidangan.
Ketua Nurcholish Madjid Society M. Wahyuni Nafis menilai kehadiran dua tokoh Nahdlatul Ulama sangat strategis. Menurut dia kesaksian kedua tokoh tersebut akan memberikan pengaruh yang besar bagi hakim dalam memutuskan kasus yang menjerat Ahok.
"Kesaksian itu sangat strategis, karena dua kyai itu, seperti kyai-kyai lainnya memiliki santrinya masing-masing, memiliki follower yang banyak, walaupun dia tidak bayak bicara dan dihadiri orang banyak, dan lebih banyak berada di ruangan, apalagi sekarang ada medsos, itu akan dikuti oleh banyak orang," kata Wahyuni Nafis di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
Menurut Wahyuni Nafis kesaksian tokoh berpengaruh tersebut dapat mengubah opini umat Islam yang sebelumnya percaya Ahok menodai agama Islam.
"Paling tidak orang Islam mulai sadar, bahwa kok Ahok yang disebut penista agama Islam itu dibela oleh kyai sih. Mereka pasti berpikir juga tentang hal itu, apalagi Kiai NU ini, kan sangat berpengaruh. Saya pribadi setuju dengan Kyai Ishomuddin, secara substansial bahwa Ahok tidak menodai agama Islam," kata Wahyuni Nafis.
Ketika memberikan kesaksian Ishomuddin menegaskan hadir bukan sebagai Rais Syuriah PBNU dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Dia menekankan hadir sebagai saksi ahli.
Kesaksian Ishomuddin kala itu sangat penting untuk menjelaskan posisi Ahok dan konteks surat Al Maidah ayat 52 yang dikutip Ahok.
Menurut Wahyuni Nafis kesaksian tokoh berpengaruh tersebut dapat mengubah opini umat Islam yang sebelumnya percaya Ahok menodai agama Islam.
"Paling tidak orang Islam mulai sadar, bahwa kok Ahok yang disebut penista agama Islam itu dibela oleh kyai sih. Mereka pasti berpikir juga tentang hal itu, apalagi Kiai NU ini, kan sangat berpengaruh. Saya pribadi setuju dengan Kyai Ishomuddin, secara substansial bahwa Ahok tidak menodai agama Islam," kata Wahyuni Nafis.
Ketika memberikan kesaksian Ishomuddin menegaskan hadir bukan sebagai Rais Syuriah PBNU dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Dia menekankan hadir sebagai saksi ahli.
Kesaksian Ishomuddin kala itu sangat penting untuk menjelaskan posisi Ahok dan konteks surat Al Maidah ayat 52 yang dikutip Ahok.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar